Edhy Prabowo Mundur Itu Lebih Baik, Menurut Pengamat Politik dari Universitas Paramadina

- 25 November 2020, 21:24 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kedua kiri) meninjau lokasi tambak udang di Desa Kaliwlingi, Brebes, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kedua kiri) meninjau lokasi tambak udang di Desa Kaliwlingi, Brebes, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah /Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO
 
Jurnal Gaya : Seharian ini, isu berita paling panas di dunia maya dan berita di media massa nasional berkaitan dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 

Edhy Prabowo yang menjabat sebagai menteri KKP sekaligus juga merupakan wakil ketua umum Partai gerindra, beritanya memenuhi halaman media massa yang tersentak dengan penangkapannya.

Trending Twitter dipenuhi harapan netizen yang memanggil kembali Susi Pudjiastuti, mantan Menteri KKP periode sebelumnya. Untuk bersedia menggantikan Edhy.

Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH

Menurut Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diminta untuk bersikap tegas dengan meminta Edhy Prabowo untuk mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Seperti yang dikutip dari RRI, Rabu, 25 November 2020.  

Menurut Hendri hal itersebut sangat penting untuk menyelamatkan citra Presiden Jokowi di mata masyarakat.

"Jadi Prabowo harus bergerak cepat menyelesaikan krisis ini sekaligus menjaga nama baik Jokowi, misalnya dengan meminta Edhy Prabowo mundur jadi menteri kemudian memberikan sanksi ditingkat partai," ucap Hendri.

Baca Juga: Mata Najwa: Diperkenalkan sebagai Eksportir Lobster oleh Najwa Shihab, Fahri Hamzah Tertawa

Ia khawatir, jika Menteri Pertahanan ini tidak bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini, maka citra Partai Gerindra sendiri akan buruk. 

"Tapi kalau menunggu lama-lama nanti, terlalu lama krisisnya makin membesar, orang akan mengingat bahwa Gerindra tidak tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat korupsi," kata ia.

Hendri juga menilai bahwa isu bayi lobster bukan hal baru di KKP. Saat itu, media-media juga sudah menyoroti kebijakan Edhy untuk izin bayi lobster.

Halaman:

Editor: Qiya Ameena

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x