"Bahkan sebelum surat itu keluar, Pemko Lhokseumawe bersama Forkopimda dan Satgas penanganan pengungsi Rohingya telah mengadakan rapat evaluasi terkait hal tersebut," kata Kabag Humas Pemko Lhokseumawe Marzuki, Jumat.

Dia melanjutkan surat tersebut ditanda tangani oleh Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, dengan nomor surat 466/909 pada tanggal 23 November 2020.

Menurut dia, ada beberapa poin dalam surat itu yang meminta agar UNHCR dapat mengurusi etnis Rohingya di Balai Latihan Kerjah (BKL) setempat secara maksimal, meliputi kebutuhan dasar, kesehatan, sanitasi, kenyamanan dan hal lainnya.

Baca Juga: Inkracht van Gewijsde, Mantan Asisten Menpora Era Imam Nahrawi Dieksekusi KPK ke Sukamiskin

"Kami mengharapkan pihak UNHCR agar lebih optimal melakukan pendampingan terhadap pengungsi, karena pada hari libur dan malam hari, dari hasil pemantauan kami petugas UNHCR tidak berada di lokasi penampungan pengungsi," katanya.

Kemudian, lanjut Marzuki, pihak UNHCR juga diharapkan untuk lebih koordinatif, komunikatif dan kooperatif dengan jajaran Satgas penanganan pengungsi kota setempat, terutama menyangkut keamanan, ketertiban.

Kata dia, jumlah pengungsi Rohingya yang berada di kamp BLK Lhokseumawe meliputi gelombang kedatangan pertama 99 orang dan gelombang kedua sebanyak 296 orang, serta empat orang warga penyerahan dari pihak imigrasi.