Isu Vaksin Mengandung Babi,Politisi Ini Desak Pemerintah Beri Penjelasan Jangan Senasib Uu Ciptaker

- 4 Januari 2021, 15:46 WIB
Netty Prasetiyani anggota Komisi IX DPR RI/Instagram/@netty_heryawan
Netty Prasetiyani anggota Komisi IX DPR RI/Instagram/@netty_heryawan /

JURNAL GAYA----Isu bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani pun, turut mengomentari hal ini. Netty meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.

“Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi,” ujar Netty dalam keterangan media, dikutip Jurnal Gaya, Senin 4 Januari 2021.

Baca Juga: Innallillahi, Saksi Penting Kasus Suap Ekspor Benih Lobster Edhy Parbowo Meninggal Ini Penyebabnya!

Menurut Netty, Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.

“Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik," katanya.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial,” katanya.

Baca Juga: Hari ini, Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia, Anggaran Rp 110 Triliun Disiapkan

“Pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoax, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoax yang beredar. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoax, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah," paparnya.

Netty juga meminta BPOM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

Halaman:

Editor: Qiya Ameena


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X