Network
JURNAL GAYA –Staf Ahli Menteri Sosial Restu Hapsari diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Selasa 26 Januari 2021. Restu pun diketahui koleganya mantan Mensos Juliari Batubara dan menjabat sebagai sekjen Taruna Merah Putih (TMP) yang merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.
Baca Juga: Politisi Partai Demokrat Sindir Pemerintah Mengenai Dana Wakaf, ‘Kelarin Dulu Kasus Korupsi Bansos!’
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan tim penyidik memeriksa Restu tentang penganggaran proyek bansos semasa Juliari menjabat. "Kepada saksi Restu Hapsari dikonfirmasi terkait dengan tahapan perencanaan dan penganggaran proyek pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," beber Ali kepada wartawan, Rabu, 27 Januari 2021.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Pertanyakan Anggaran Bansos 2021 Dikurangi Rp27 T, Padahal Rakyat Miskin Bertambah
Tak hanya itu, pada Selasa 26 Januari 2021, tim penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani, Lalan Sukmaya. Lewat Lalan, KPK mendalami perolehan jumlah paket bansos yang disuplai dari PT Pertani untuk didistribusikan di Jabodetabek.
"Dikonfirmasi terkait perolehan jumlah paket bansos yang disuplai dari produk PT Pertani untuk didistribusikan dalam paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos," terang Ali.
Baca Juga: Sindir Mensos Risma, Tifatul Sembiring : Ketimbang Blusukan, Mending Benahi Data Penerima Bansos
Hari ini pun KPK memeriksa saksil lainnya yakni Dirut PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode; Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin Alias Agam, dan Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI Sigit Bawono Prasetyo.
Penyidik mendalami Rangga dan Agam mengenai runtutan awal mula mendapatkan proyek Kemensos tersebut. "Sigit Bawono Prasetyo (kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI) didalami pengetahuannya terkait tupoksi Komisi VIII DPR yang bermitra kerja dengan Kemensos RI," jelas Ali.
