Network
JURNAL GAYA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD berbelit-belit.
Hal tersebut terkait pernyataan Mahfud yang menyebut pemerintah tak bisa melarang kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Penjelasan Prof Mahfud terlalu berputar-putar, padahal permasalahan ini sangat simpel,” kata Herzaky, Sabtu, 6 Maret 2021.
Ia mengatakan KLB yang digelar segelintir kader dan mantan kader, bukan persoalan internal PD belaka. Soalnya pihak yang menyelenggarakan ada juga dari eksternal.
“Ada keterlibatan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang nyata dan terang benderang, yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan ini sebagai ketua umum abal-abal."
"Lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menerima keputusan ini,” ujar Herzaky.
Baca Juga: Burnley vs Arsenal di Liga Inggris, Dominasi The Gunners Ternoda
Menurut Herzaky, penetapan itu inkonstitusional, bertentangan dengan AD ART PD yang telah didaftarkan ke Kemkumham.
Peserta yang menghadiri KLB bukan pemilik suara sah. Dengan begitu, tindakan penyelenggaraan KLB ini merupakan perbuatan melawan hukum.
