Network
JURNAL GAYA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan para pendiri bangsa khususnya Proklamator RI Bung Karno, menyampaikan Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
“Sebelum membacakan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri,” kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk ‘Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis, 25 Maret 2021.
Ia menilai kebijakan impor beras dari Kementerian Perdagangan bertentangan dengan Pancasila. Soalnya upaya untuk menyejahterakan petani merupakan cita-cita kemanusiaan dalam Pancasila.
Baca Juga: Dewan Minta Pastikan Tak Ada Pemburu Rente Bermain dalam Setiap Kebijakan Impor
“Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi,” urai Hasto.
Dia juga menilai impor beras menentang konstitusi. Sebab, tujuan pembentukan negara ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan petani lokal, bukan petani asing.
“Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara yaitu berpihak pada petani," ujar dia.
"Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor,” lanjutnya.
Baca Juga: PPNI Kolaborasi dengan Telkomsel Hadirkan CloudX-Hub, Hotline Konseling COVID-19
Hasto pun menyebutkan dalam konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik.
Pemerintah harus mengelola sebaik-baiknya bumi, alam, dan segala isinya.
“Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri,” katanya.
Dalam acara webinar ini diikuti Dirut Bulog Budi Waseso, anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.***
