Network
JURNAL GAYA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan vaksin Sinovac asal China belum disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menjadi salah satu persyaratan agar jemaah haji dan umrah bisa masuk ke negara mereka.
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini mengatakan Sinovac yang digunakan sebagai salah satu vaksin masyarakat Indonesia itu belum menerima sertifikasi dari lembaga kesehatan dunia atau WHO.
Diakuinya, Pemerintah Arab Saudi memang memberi beberapa persyaratan untuk negara yang hendak memberangkatkan warganya beribadah umroh dan haji.
Salah satunya berkaitan wajib sudah menjalani vaksinasi.
Baca Juga: Terbongkar, Vaksin Merah Putih Dikerjakan Mayoritas Orang Asing dan Berbahan Impor Mahal
Namun Pemerintah Arab Saudi meminta vaksin yang digunakan adalah vaksin yang sudah disertifikasi WHO.
Sementara Sinovac yang digunakan Indonesia dalam hal ini belum disertifikasi.
"Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui Pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan Pemerintah Saudi untuk bisa menerima jemaah umroh, itu syaratnya adalah sudah divaksin," kata Gus Yaqut menjelaskan kepada Anggota DPR RI Komisi VIII dalam rapat, Kamis, 8 April 2021.
"Vaksinnya itu harus sertificated WHO. Jadi sudah disertifikasi WHO. Sementara Sinovac belum. Kalau belum, itu bukan berarti tidak," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Orang yang Diizinkan Pun Harus Karantina Selama 5 Hari di Lokasi Tujuan
Gus Yaqut meyakini saat ini proses sertifikasi itu tengah dilakukan WHO terhadap vaksin Sinovac.
Dalam kesempatan rapat itu, Gus Yaqut tak memungkiri bahwa saat ini ada perang dagang dan geopolitik berkaitan dengan jual beli vaksin masa pandemi.
Namun ia tak menjelaskan secara detail tentang hal tersebut.
Gus Yaqut saat ini belum melakukan komunikasi secara langsung dengan Menteri Inadah Haji Arab Saudi lantaran menteri Ibadah Haji Arab Saudi yang lama sudah direshuflle.
Baca Juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Begini Definisi Mudik Menurut Satgas COVID-19
Sementara pihaknya belum mendapat akses langsung dengan menteri yang baru ini.
"Tapi kita sedang usaha terus supaya dapat akses langsung. Selama ini kita komunikasi hanya korespondensi saja, surat menyurat dan saya kira kalau surat ini kan kaya kita jaman SMA dulu, jadi agak lama jawabnya kita harap sih bisa ketemu langsung," tandasnya.***
