Network
JURNAL GAYA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai telah gagal karena sudah cukup banyak prajurit TNI yang gugur di Papua, mulai tingkat paling rendah dan yang terakhir perwira tinggi TNI Mayjen Anumerta Gusti Putu Dani.
Pengamat militer yang juga Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyayangkan jumlah korban yang berjatuhan bertubi-tubi di tanah Papua. Baik korbannya adalah rakyat maupun aparat.
"Kepemimpinan Panglima TNI ini merupakan sebagai suatu kegagalan, sebab aksi penembakan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan maupun sipil terus terjadi di Papua. Setelah korban sipil yakni guru dan siswa SMA, kali ini Kabinda Papua, Mayjen (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, menjadi korban penembakan. Ini perwira tinggi TNI, tidak main-main," ujar Hari, Sabtu, 1 Mei 2021.
Baca Juga: Desakan Marsekal Hadi Tjahjanto Mundur dari Jabatan Panglima TNI Kian Menggaung di DPR RI
Hari menjelaskan, di lapangan Panglima TNI Hadi Tjahjanto terlihat gagal dan bimbang dalam memimpin TNI, dan terlihat sangat tidak menguasai tugas pokok.
Dia memberi contoh pembentukan Kogabwilhan III dengan diawaki oleh seorang Perwira Tinggi bintang tiga, membawahi Koops Pinang Sirih dengan pimpinan seorang Brigjen, membawahi dua Satgas mobile yaitu Satgas Honai dan Satgas Baliem dengan tupok penindakan.
Koopsgab TNI Papua dipimpin Mayjen, dibagi menjadi 2 tupok yaitu Pamtas dan Pamrahwan membawahi 3 Kolakops. Pembentukan Satgas yang begitu kompleks.
"Ini seperti seolah-olah Panglima TNI menunjukkan serius menangani masalah di Papua. Namun pada kenyataannya ini dapat menghabiskan uang negara dan tidak membuahkan hasil apapun, bahkan korban berjatuhan semakin banyak dan kondisi semakin parah," kritik Hari dalam keterangannya.
Baca Juga: Melalui Program #SamaSamaBelajar, TikTok Dorong Kreator Kembangkan Potensi Diri
Di sisi lain, menurut beberapa sumber yang dia peroleh, tidak sedikit prajurit TNI yang beroperasi di Papua menderita poor pay. Karena itu, patut dipertanyakan penggunaan anggaran dukungan operasi berupa uang makan, uang saku dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak prajurit.
Menurut Hari, bagaimana mungkin prajurit di lapangan dapat melakukan patroli dan pengejaran terhadap KKB dengan baik, kalau hak-hak mereka berupa anggaran dukungan uang operasi tidak diterima sepenuhnya.
Untuk itu perlu transparansi. Pertama, berapa kekuatan riil yang tergelar. Kedua, apakah prajurit menerima haknya sesuai dengan komponen dukungan operasi.
Baca Juga: Berburu Baju Lebaran? Mampir di MUFFEST Bandung Yuk, Ada di 23 Paskal Shopping Mal Loh
"Menjadi tugas Kemenku, Kemhan, DPR dan pemeriksa melakukan monitoring sejauh mana transparansi dari Mabes TNI selaku pengguna kekuatan dalam menggelar kekuatan riil dan sejauh mana prajurit menerima hak-haknya dalam tugas operasi," tukas Hari Purwanto.***
