Network
JURNAL GAYA - Pengungkapan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dianggap sebagai upaya mempertontonkan ketidakberesan kinerja Juliari Peter Batubara yang berasal dari partai yang sama, yaitu PDIP.
"Dengan diungkapnya 21 juta data ganda oleh Risma sama dengan mengungkap bobroknya Menteri sebelumnya (Juliari) atau justru mempertontonkan kitidakberesan kinerja Kemensos sendiri," ujar Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, Minggu, 2 Mei 2021.
Menurut Saiful, ketidakberesan kinerja di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun kinerja Juliari tersebut dapat dianggap menjadi skandal yang membuat Bansos bisa menjadi bancakan jika banyaknya data ganda tersebut.
"Jangan sampai justru dengan adanya data ganda justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira KPK harus tetap mengawasi dana Bansos ini," pungkas Saiful.
Baca Juga: Fans Setan Merah Ngamuk di Old Trafford Tunda Laga Man Utd vs Liverpool, Kursi Penonton Berantakan
Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan hasil perbaikan data penerima Bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 30 April 2021.
Dengan adanya 21 juta data lebih di nonaktifkan, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan.
Baca Juga: Ajax Amsterdam Juarai Liga Belanda Usai Bantai Emmen
Namun langkah Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini sebagai pencitraan.
Politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan.
"Itu kan anggapan orang, tidak berdasar,” ucap Deddy, Minggu, 2 Mei 2021.
Dia menambahkan, selama ini data mengenai penerima bantuan sosial memang amburadul. Oleh karenanya, ia menilai sikap menteri dari PDIP itu yang melaporkan ke KPK sudah tepat.
"Bu Risma melakukan hal yang benar, ini bisa jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman orde baru dan tidak pernah tuntas,” katanya.
Baca Juga: Inter Milan Juara Liga Italia! Dominasi Juventus Berakhir, Atalanta Ditahan Imbang Sassuolo
"Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan,” imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan.
"Bu Risma itu latar berlakangnya birokrat, tentu dia tahu mana yang sifatnya fundamental dan mana yang pencitraan. Saya khawatir yang tidak setuju data itu dilaporkan justru yang mengambil manfaat selama ini,” tandasnya.***
