Network
JURNAL GAYA – Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk penyelewengan anggaran pemerintah meski pun satu rupiah pun. Untuk itu, Jokowi meminta peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih ditingkatkan kembali.
Bahkan Jokowi berharap BPKP dapat menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam berbagai program terutama yang terkait dengan belanja anggaran. Untuk itu, ditegaskan Jokowi anggaran pemerintah harus dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efesien. Pengelolaan anggaran yang taat prosedur, menurutnya memang penting.
Baca Juga: Lama Menghilang, Ternyata Pak Ogah Kini Terbaring Lemah Tak Berdaya di Rumah Sakit
Namun, lebih penting dari semuanya yaitu tercapainya target-target yang telah ditetapkan. "Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien, yang ditunggu-tunggu rakyat yaitu hasilnya. Ini yang banyak kita lupa: yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya,” ungkap Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 27 Mei 2021.
Pihaknya menekankan komitmennya untuk tidak akan menoleransi penyelewengan anggaran. Apalagi saat ini di masa pandemi Covid-19 banyak anggaran terkuras untuk sektor penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.
"Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran,” ujar Jokowi. Apalagi ditambahkan Jokowi, di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. “Di saat kita semua sedang bekerja keras pada Pandemi COVID 19, semua harus hemat," tegasnya.
Jokowi mengingatkan lagi tentang tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ia memberi gambaran pada kuartal pertama 2021, ekonomi sudah mulai tumbuh meski minus 0,74 persen.
Kemudian, pemerintah sudah menggelontorkan uang sebanyak Rp700 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi. Dan, karena itu anggaran sebesar itu harus tepat sasaran. "Target kita di kuartal II melompat jadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang," ungkap Jokowi. ***
