Network
JURNAL GAYA - Presiden Joko Widodo mengeluhkan soal akurasi data pemerintah saat ini.
Ia meninlai keakuratan data pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan ketidaksinkronan seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 27 Mei 2021.
"Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," kata Jokowi.
Ia pun menyatakan, hingga saat ini masih ada kesalahan-kesalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Baca Juga: Mulai Besok Tahu Tempe di Kota Bandung Langka, Produsen Gelar Aksi Mogok!
Ia menyebutkan, saat ini masih terjadi kesenjangan arah pembangunan di lapangan.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk nggak ada irigasi-nya, irigasi primer, sekunder, tersier, nggak ada. Ada membangun pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ, apa-apaan. Bagaimana pelabuhan bisa digunakan," katanya.
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah tidak menutupi data yang diperlukan oleh APIP.
"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan daerah agar APIP dapat bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Dia juga meminta para bawahannya agar serius menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP dan APIP, bukan malah dibiarkan berlarut-larut.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tidak Akan Tolerensi Kepada Penyeleweng Anggaran Ditengah Pandemi COVID 19
"Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," ungkap Presiden.
Namun, Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP bahwa keberadaan mereka adalah membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti.***
