Network
JURNALGAYA - Seiring dengan terus meningkatnya jumlah pasien Covid-19 (virus corona), Gubernur Anies Baswedan terpaksa mengeluarkan kebijakan rem darurat dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di DKI Jakarta mulai Senin 14 September 2020.
Dengan aturan itu, Anies melarang aktivitas pekerjaan yang dilakukan dari kantor mulai 14 September 2020. Selain perkantoran, Anies juga melarang tempat hiburan seperti cafe buka.
Di sektor transportasi juga kembali dilakukan pembatasan saat pelaksanaan PSBB Jakarta nanti.
Jika tak diterapkan para epidemiolog menilai penyebaran virus Covid-19 akan sulit dikendalikan. Tapi setelah dijalankan, kebijakan restriktif itu justru bisa memunculkan wabah baru yang tak kalah menakutkan, yakni pengangguran.
Baca Juga: Jet Tempur China Tembus Zona Pertahanan, Taiwan Mengemis Dukungan ke Masyarakat Internasional
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memperkirakan 30 persen pekerja di ibu kota bisa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan.
Karyawan yang paling rentan terhempas kebijakan itu adalah mereka yang kontraknya akan segera habis serta berusia di atas 45 tahun karena dianggap memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat Covid-19.
Tentu prediksi tersebut bisa meleset. Namun jika melihat data resmi yang dilaporkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di mana pekerja yang terkena lay-off dan dirumahkan selama PSBB kuartal II mencapai 3,5 juta orang, apa yang disampaikan Hariyadi memang cukup mengkhawatirkan.
Ida sendiri memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia bisa meningkat ke 10,5 juta pada akhir tahun mendatang. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2020 lalu posisi pengangguran Indonesia sudah di kisaran 6,8 juta jiwa.
