Network
JURNAL GAYA - Sejumlah pengusaha Jawa Barat (Jabar) menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa dihindari, untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Sebagai gantinya, mereka meminta agar pemerintah menyiapkan sejumlah program insentif bagi dunia usaha dan bantuan sosial bagi masyarakat untuk menjaga daya beli.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar), Deddy Widjaya, mengakui, PSBB total yang akan diberlakukan di Jakarta pada 14 September akan berdampak signifikan terhadap perkonomian Jawa Barat (Jabar).
Pasalnya, Jakarta memegang peran penting bagi perekonomian Jabar, baik sebagai pasar maupun penghubung ekspor impor Jabar.
Baca Juga: Uut Setuju PSBB, Ingin Covid-19 Segera Usai
Akan tetapi, menurut dia, jika menyangkut nyawa manusia, PSBB total harus dilakukan. Ia mengatakan, nyawa manusia jauh lebih berharga dan lebih mahal dari apapun.
"Bagi pengusaha, kondisi sekarang ini serba salah. PSBB sulit, tanpa PSBB pun sulit. Akan tetapi, akan lebih baik jika pandemi segera berakhir," kata Deddy di Bandung, Jumat, 11 September 2020.
Oleh karena itu, menurut dia, jika PSBB adalah solusi untuk mengakhiri pandemi, pihaknya akan mendukung, walaupun dampaknya terhadap perekonomian tidak bisa dikatakan ringan.
"Pengusaha juga bingung. Kalau tanpa PSBB, mereka yang positif masuk kerja, menularkan kepada banyak orang di tempat kerja, risikonya juga besar," kata Deddy.
Ia tidak menampik jika PSBB akan mengakibatkan sektor usaha terancam, perlumbuhan ekonomi melambat, menimbulkan ancaman pengangguran baru, dan kemiskinan baru.
"Usaha tutup pasti banyak, bisa sementara bisa permanen. Apalagi kalau PSBB-nya lama. PHK atau pengrumahan tenaga kerja tidak bisa dihindari," tuturnya.
Sebagian pasar produk Jabar ada di Jakarta, begitu juga pintu ekspor impor. Kondisi inilah yang membuat dampak PSBB Jakarta akan merembet ke Jabar.
Apalagi, menurut dia, hampir 60% pekerja di Jakarta adalah warga Jabar. Kalau sampai terjadi PHK artinya tingkat pengangguran Jabar akan meningkat.
"Bertambahnya pengangguran berarti daya beli anjlok. Di sinilah tugas pemerintah, meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dalam bentuk BLT," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, daya beli masyarakat akan terdongkrak dan perekonomian akan berputar karena produk hasil industri terserap pasar.
Sementara bagi pengusaha, menurut dia, pemerintah harus menggulirkan insentif, salah satunya berupa penangguhan pembayaran pajak.
Seperti diketahui, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, akhirnya menarik tuas pengaman, dengan memberlakukan PSBB total di Jakarta mulai Senin, 14 September 2020.
Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar), Iwan Gunawan, menilai, saat ini menyelamatkan nyawa manusia jauh lebih penting, sehingga PSBB harus dilakukan.
Ia tidak menampik, dampaknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian Jabar. Geliat usaha selama periode adaptasi kebiasaan baru (AKB) akan kembali melambat.
"Akan tetapi, hal terpenting sekarang adalah segera mengakhiri pandemi agar tidak berkepanjangan. Semakin lama pandemi, dampaknya akan semakin besar," ujarnya.
Dalam kondisi ini, menurut dia, solusi bagi UMKM adalah mengadopsi teknologi informasi, khususnya untuk menunjang pemasaran.***
