Network
JURNALGAYA---- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menepis anggapan miring ditengah-tengah masyarakat terkait penanganan Pandemi Covid-19. Wiku juga menanggapi kritikan dan meluruskan berbagai isu negatif yang ada.
Salah satunya, pemerintah yang dituding hanya menunggu vaksin tersedia dalam menangani Covid-19. Menanggapi hal ini, menurut Wiku, Satgas selalu menekankan bahwa vaksin tidak bisa dijadikan tumpuan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksin hanya salah satu intervensi untuk memberikan perlindungan kepada kesehatan masyarakat yang ada.
"Perilaku disiplin menjalankan protokol kesehatan merupakan langkah utama mengatasi pandemi. Dan itu bisa dilakukan sejak awal pandemi dan seterusnya. Itu bisa melindungi masyarakat dari serangan virus Sars-Cov2," ujar Wiku menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis, 24 September 2020.
Wiku juga meminta, agar masyarakat tidak terpengaruh atas berita tidak bertanggungjawab yang menyebut pandemi Covid-19 adalah konspirasi.
Padahal, kata dia, tudingan konspirasi itu tidak atau belum tervalidasi dan tidak berbasis data ilmiah. Namun sayangnya, masih dipercaya masyarakat. Untuk itu ia berharap adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19. Masyarakat juga harus berinisiatif untuk memeriksakan diri melakukan test Covid-19.
"Pemerintah pun memastikan bahwa biaya perawatan pasien positif Covid-19 akan ditanggung, baik yang menjadi peserta BPJS Kes ataupun tidak," katanya.
Pemerintah, kata dia, telah mensosialisasikan secara massif penerapan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Pemerintah sendiri telah melakukan program 3T, yakni testing, tracing dan treatment.
Pengamatan Satgas, kata Wiku, masyarakat masih lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati dengan banyaknya korban yang menjadi positif Covid-19. Masyarakat saat ini katanya masih banyak yang memandang negatif terhadap pasien positif Covid-19.
Perkembangan soal penanganan pasien islolasi mandiri, Satgas Penanganan Covid-19 dibantu pemerintah daerah dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan telah menjalin kerjasama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada 9 provinsi Prioritas penanganan Covid-19.
Hotel-hotel itu akan menampung pasien Covid-19 tanpa gejala yang harus melakukan isolasi mandiri. Untuk kapasitasnya per 22 September 2020, di Sumatera Utara ada 6 hotel dengan 449 kamar tersedia. Jawa Barat 17 hotel dengan 949 kamar, DKI Jakarta 31 Hotel dengan 4.116 kamar,
Jawa Timur 16 hotel dengan 2.160 kamar, Bali 10 hotel dengan 1.559 kamar, Kalimantan Selatan 13 Hotel dengan 992 kamar dan Papua 13 hotel 1.797 kamar.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga tengah mensinkronkan data perkembangan kasus Covid-19 agar dapat ditampilkan secara riil time kepada masyarakat. Juga pemerintah masih dalam proses menyatakan pagu swab test PCR. Ketika sudah disepakati, maka langsung diumumkan ke masyarakat agar bisa mendapatkan harga terjangkau.
