Faisal Basri di Mata Najwa: Luhut Harus Ditertibkan Bawa Tenaga Kerja Cina

 

JURNALGAYA---Acara Mata Najwa malam ini, 7 Oktober 2020 di Trans 7 berlangsung seru. Perdebatan terjadi dalam acara yang mengangkat tema Mereka-reka Cipta Kerja.

Hadir beberapa nara sumber dalam acara tersebut. Salah satunya, Ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya, kondisi investasi Indonesia saat ini sejatinya baik-baik saja. Oleh karena itu, ia mempertanyakan tujuan keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disebut-sebut untuk menggaet investasi asing.

"Tidak masuk akal. Investasi tak masalah kok alasanya (UU Ciptakerja,red) investasi," ujar Faisal dalam Mata Nazwa yang disiarkan secara langsung oleh Trans7, Rabu, 7 Oktober 2020.

 

 

Faisal menjelaskan, berdasarkan data yang ia pegang, nilai investasi di Indonesia bahkan jauh lebih besar dari Cina, Thailand, Brazil, dan Afrika Selatan. Nilainya hampir sama dengan yang diperoleh India dan hanya sedikit lebih kecil dari Vietnam.

 

Pada masa pemerintahan Joko Widodo ini, kata dia, peranan investasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 34%. Ini adalah angka tertinggi dibanding masa-masa pemerintahan sebelumnya.

"Tidak pernah kontribusi investasi di Indonesia melampaui 30%," katanya.

Bahkan, menurut dia, Indonesia masuk top 20 sebagai negara penerima investasi asing terbesar secara global. Nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia lebih tinggi dari negara-negara menengah.

Baca Juga: Haris Azhar di Mata Najwa: Negara Panik Jadi Muncul Omnibus Law

"Hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah: investasi tinggi, tapi hasilnya kecil. Banyak cacing di perut Indonesia, yang bernama korupsi," katanya.

Ia mengatakan, sejatinya persoalan terbesar dari masalah investasi di Indonesia adalah korupsi dan yang kedua birokrasi yang tidak efisien. Masalah ketenagakerjaan justru berada di urutan No. 11.

"Membangun sembrono, tanpa perencanaan. Ini juga masalah. Jadi, seharusnya yang dibenahi adalah masalah-masalah ini," tutur Faisal.

Masalah lain di sektor investasi Indonesia, menurut dia, adalah banyak proyek yang dikerjakan tanpa melalui tender, langsung diberikan kepada Badan Usaha Milik negara (BUMN). Akibatnya, Indonesia tidak bisa mendapatkan harga yang termurah.

Baca Juga: Di Mata Najwa, Ledia Akui Pemerintah Kurang Konsultasi Publik UU Cipta Kerja