Network
JURNALGAYA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya parpol oposisi menyoroti setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto menyatakan secara umum kinerja pemerintahan Jokowi di bawah standar.
Disebutkan, kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.
“Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Karena yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Mulyanto dalam keterangan persnya, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Nikon Tutup Lapak di Indonesia, Hari Ini Terakhir Beroperasi
Ia pun mengungkapkan masyarakat Indonesia saat ini terbelah menjadi cebong-kadrun. Pemerintah yang seharusnya mendamaikan, ternyata malah jadi sumber perpecahan.
Hal ini ditandai dengan adanya kelompok influencer (berpengaruh) di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara.
“Tak tanggung-tanggung besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin,” ujarnya.
“Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan,” katanya.
Baca Juga: Lima Direksi Dicopot, Budi Waseso Masih Berkuasa di Perum Bulog
