Network
JURNALGAYA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pemblokiran media sosial (medsos) tidak bisa dilakukan secara serta merta melainkan ada beberapa tahapan.
“Ada tahapan, kami tidak bisa serta-merta memblokir,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Pangerapan, saat jumpa pers virtual soal penanganan hoaks seputar Covid-19, Senin 19 Oktober 2020.
Hal itu merespons terkait kabar yang beredar bahwa pemerintah berencana memblokir media sosial.
Semuel menegaskan, media sosial akan diblokir hanya jika mereka tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi hoaks.
Baca Juga: Soal Tudingan ke SBY dan Partai Demokrat, Mahfud MD Lagi-lagi Cuci Tangan
Namum sebelum menutup, perlu ada bukti-bukti yang kuat bahwa hoaks tersebut meresahkan dan beredar di platform tersebut, dan platform tidak melakukan tindakan apa pun untuk mengatasi hoaks tersebut.
“Pemerintah tidak bisa menutup tanpa alasan yang jelas,” kata Semuel.
Ia juga menyatakan akan ada peraturan menteri baru yang mempertegas sanksi, termasuk pemblokiran untuk penyelenggara media sosial yang membandel.
Dalam peraturan menteri tersebut, sebelum diblokir platform media sosial akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
