JURNAL GAYA - Industri telekomunikasi indonesia dinilai memiki prospek pasar yang sangat cerah. Pasalnya, kebutuhan jaringan nirkabel terus meningkat, seiring dengan melonjaknya kebutuhan gaya hidup digital masyarakat.
Seperti diketahui, adopsi gaya hidup digital menanjak selama pandemi Covid-19. Bukan hanya untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ), tapi juga belanja online untuk menekan risiko penularan Covid-19.
"Kebutuhan kebutuhan komunikasi masyarakat berbasis realtime tanpa perlu melakukan tatap muka secara langsung terus melonjak. Apalagi, saat ini sudah masuk pada masa Revolusi Industri 4.0 yang berbasis ICT," ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Jawa Barat (Jabar), Boris Syaifullah, melalui siaran pers yang diterima Jurnal Gaya, Minggu (29/11/2020).
Baca Juga: Pertumbuhan Sektor Telekomunikasi di Indonesia Timur Diprediksi Semakin Pesat
Untuk menunjang perkembangan tersebut, menurut dia, diperlukan dukungan jaringan yang tersebar secara menyeluruh, cepat dan merata, baik dari segi infrastruktur, customer service, produk yang ditawarkan, dan kompetisi harga.
"Salah satu peluang yang akan segera datang adalah teknologi 5G. Untuk menunjang perkembangan di Indonesia diperlukan infrastruktur penunjang," tuturnya.
Dalam kondisi tersebut, menurut dia, peran PT Telkom selaku induk industri telekomunikasi di Indonesia juga sangat diperlukan. Menurut dia, PT Telkom selaku perusahaan milik negara mempunyai peran dan andil dalam memainkan dunia usaha di bidang telekomunikasi.
Baca Juga: Kabar Gembira, Sekolah Telekomunikasi di Indonesia Timur Segera Berdiri
"Momentum adanya perkembangan teknologi ini pun bisa menjadi sinergitas bisnis yang bagus antara pihak BUMN selaku representasi dari Pemerintah Indonesia dengan pihak swasta kedepannya berkaitan dengan industri telekomunikasi," katanya.
Ia mengatakan, pada dasarnya semakin banyak user smartphone dan semakin banyak pula kebutuhan akan jaringan operator telekomunikasi yang mumpuni untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada kondisi sekarang yang dimana kegiatannya lebih banyak dilakukan menggunakan smartphone, seperti contoh mendapatkan hiburan, bersosialisasi, melakukan agenda kinerja dan masih banyak lainnya.
Untuk menunjang penyediaan layanan tersebut saat ini BUMN sektor Telekomunikasi sedang difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mencakup fiber optic dan kabel terrestrial di darat, submarine cable di laut, serta satelit di udara.
Baca Juga: Indonesia Timur Segera Miliki Sekolah Berbasis Ilmu Telekomunikasi
Namun hal yang sangat miris pun, menurut dia terjadi, seperti pengadaan bahan baku untuk peningkatan infrastruktur cenderung lebih di monopoli oleh pemerintah melalui BUMN untuk memaksimalkan rantai pasoknya hanya di kisaran lingkup BUMN saja sehingga pengusaha swasta di sektor telekomunikasi pun sedikit banyak terdampak akan hal ini.
Padahal menurut dia, tidak cukup hanya BUMN saja yang mampu memenuhi kebutuhan jaringan di seluruh Indonesia, keterlibatan pengusaha swasta pun juga harus diperhitungkan.
“Masih banyak eksekusi perusahaan terutama anak perusahaan melakukan transaksi bisnis dengan sesama anak perusahaan yang dimana transaksi bisnis tersebut idealnya adalah transaksi antara induk dengan anak begitupun sebaliknya," ungkap Boris.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Minggu 29 November 2020, Hati Andin dan Al Tercabik-cabik Ditinggal Reyna!
Hal ini sebenarnya lumrah dilakukan, namun imbas dari hal ini dapat mengurangi peluang bisnis bagi para pengusaha swasta yang selama ini turut membantu dalam perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia untuk menunjang visi misi pemerintah tentang Indonesia.
Maju yang berfokus dalam peningkatan kualitas SDM, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat Indonesia guna mengurangi Indeks Pengangguran di Indonesia.
Oleh karena itu, Boris pun berpesan agar pihak BUMN di sektor Telekomunikasi bisa lebih bijak dalam mengatur pembagian dan juga regulasi transaksi bisnis yang ada di dalam anakan perusahaan mereka berkaitan dengan supply kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.***