JURNAL GAYA - Kabar mengejutkan datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat berbicara di depan anggota dewan di DPRD Jawa Barat.
Menurut Firli, ternyata Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar kasus maling uang rakyat di Indonesia.
Fakta ini menguak saat Ketua KPK RI, Firli Bahuri saat memaparkan berbagai kasus maling uang rakyat yang terjadi di daerah.
Modus yang sering dilakukan antara pejabat daerah dengan rekanannya antara lain pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.
Baca Juga: Pilu, Rintihan Getir dan Erangan Terdengar Saat Api Melalap Lapas Tangerang, 41 Napi Terpanggang
Data dari KPK ini didapat dalam rentang waktu tahun 2004-2020, berasal dari berbagai penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan KPK selama ini.
Seperti dikutip JURNAL GAYA dari Polda Metro Jaya News (PMJ News), Kamis, 9 September 2021. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Firli di hadapan 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu kemarin.
"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus," tegas Firli.
Dalam kesempatan itu, kepada para legislator yang menyuarakan hati rakyat ini, Firli mengingatkan agar tidak melakukan korupsi.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Kebakaran Terjadi di Lapas Tangerang Banten, 41 Napi Tewas
Firli yang juga jenderal Polri ini, meminta kepada anggota Dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga," jelasnya.
Ketua KPK yang sekarang sedang disorot masyarakat mengajak peserta yang hadir berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari kasus maling uang rakyat.
"Perlu diingat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," jelasnya.
Baca Juga: Info Rating Televisi: Naluri Hati Duduki Peringkat Kelima
Sebagaimana diatur dalam UU, tugas KPK tidak hanya penindakan. Ketua KPK kemudian menjelaskan satu per satu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan penindakan serta eksekusi.
"Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi," pungkasnya.***