JURNAL GAYA - Wilayah Jawa Barat mulai memasuki puncak musim hujan dengan disertai hujan yang lebat setiap beebrapa hari sekali. Hujan membawa berkah setelah sekian lama didera kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim, tapi tetap saja harus waspada dengan bencana yang mengintai.
Musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah di Jabar dan prediksi BMKG puncak musim akan terjadi Januari - Maret 2024.
Banjir dan longsor menjadi bencana yang paling patut diwaspadai. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah – tinggi.
Oleh karena itu, Bey Machmudin sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat meminta jajrannya danseluruh kepala daerah di seluruh Jawa Barat untuk mulai waspada dan bersiap menghadapi bencana yang bisa kapan saja terjadi.
“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada," ujar Bey Machmudin saat apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu, 8 November 23.
Menurut Bey, langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana.
Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik. Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
Keempat, persiapan jalur - jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. "Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” sebut Bey.
Baca Juga: Jadwal Sholat di Kabupaten Bogor, Jumat, 24 November 2023, Serta Manfaat Dzikir Pagi dan Petang
Sebelum apel siaga bencana, Pemdaprov Jabar juga telah menggelar rakor penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai stakeholders. Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana. Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster.
Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP), klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.
Selain jajaran pemerintahan, masyarakat pun harus tetap waspada dan dengan segera melaporkan apabila ada bencana di daerahnya ke nomor darurat seperti 112 atau 110 atau kantor kepolisian terdekat.***