Network
Selain itu, Prabowo juga mempercayakan sejumlah nama untuk berpartisipasi sebagai tim ahli di KKIP, yakni Laksda TNI (Purn) Mulyadi., sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Pertahanan Laut, Marsda TNI (Purn) Danardono Sulistyo Adji sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Kerjasama dan Offset, Suhono Harso Supangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan Cyber.
Lydia Silvanna Djaman sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Gatot Tetuko sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Penganggaran, Makmur Keliat sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Industri Pertahanan, Teguh Haryono sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Litbang dan Stantarisasi dan Rabin Hattari Indrajad sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Perencanaan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Djoko Purwanto mengatakan KKIP merupakan komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
Baca Juga: 15 Desember Mendatang, McDonald's Turut Meriahkan ShopeePay Day
Hal ini, kata dia, berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
"KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam). Industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara," tuturnya.***
