Network
JURNALGAYA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital atau digital governance merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, kata Wapres di Jakarta, Kamis 17 Desember 2020.
"Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis ini.
Kondisi pandemi COVID-19, lanjut Wapres, harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring.
Baca Juga: Jungkook BTS Berubah Pikiran Demi Tampil Terbaik untuk ARMY, Apa Itu?
Meskipun terkendala pandemi, Wapres menegaskan bahwa kegiatan pembangunan nasional terus berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja.
"ASN, sebagai penggerak roda pemerintahan, dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.
Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan secara rutin harus dievaluasi dan ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: MASYA ALLAH, Aldebaran Jadi Imam Shalat Bikin Netizen Nangis Baper Akut!
