Network
Jurnal Gaya - Parlemen Indonesia merupakan wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mewadahi aspirasi rakyat Indonesia.
Parlemen di Indonesia berada dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di dalamnya terdapat dua lembaga yakni DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Depan Perwakilan Rakyat).
Keduanya baik DPD maupun DPR bersama-sama wajib mengaspirasikan suara rakyat.
Baca Juga: Terungkap! Vanessa Angel Selama di Penjara Tontonan Favoritnya Ikatan Cinta
Meskipun sudah memiliki wadah resmi, terkadang masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan ekstra parlementer atau di luar parlemen seperti kegiatan berunjuk rasa atau demonstrasi.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, gerakan ekstra parlementer hanya akan membuang-buang energi secara percuma saja.
Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 19 Desember 2020 mengatakan hal itu sebagai tanggapan terkait aksi demonstrasi 1812 kemarin yang dilakukan oleh para pendukung Habib Rizieq Shihab.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Crystal Palace vs Liverpool dan Southampton vs Manchester City di Mola TV
"Gerakan-gerakan ekstra parlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma," kata Rerie sapaan akrab Lestari Moerdijat seperti dikutip dari ANTARA.
Menurut Rerie, para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara.
Sistem demokrasi yang kita sepakati bersama kata dia dirancang mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi atau kepentingannya melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun,” kata Rerie.
Baca Juga: GAWAT! Satria Kena Fitnah Dirgantara Bocoran Sinetron Cinta Mulia Malam Ini
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem sejak 2004 ini, Indonesia telah memilih presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama.
Masyarakat yang memiliki aspirasi dan kepentingan tertentu sebaiknya mengekspresikan melalui mekanisme tersebut daripada melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer seperti demonstrasi.
Menurut Rerie, adanya gerakan ekstra parlementer saat ini, bisa saja terjadi sebagai akibat dari pemikiran akan adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat itu dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: 7 Fakta Profil Jerry Andrean Master Chef Indonesia Season 7 Si Ekpresi Datar Berprestasi, No 3 Cool!
Rerie menyampaikan sebaiknya kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional.
Apabila tidak puas dengan partai politik yang ada, Rerie menegaskan masyarakat dipersilahkan mendirikan partai politik baru sebagai cara penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang benar dan sesuai sistem yang berlaku, termasuk juga tentunya dalam menyampaikan ketidaksetujuan dalam menyikapi masalah.
Menurut Rerie kerumunan massa yang terjadi pada gerakan ekstra parlementer, dalam kondisi dan situasi pandemi saat ini memiliki potensi penyebaran virus Covid-19.
Hal tersebut harus ditanggapi dengan serius jangan dianggap remeh.
Baca Juga: Lama Tak Bersuara, Prabowo Subianto Tiba-tiba Ajak Bela Negara: Ini Kewajiban Warga Negara Indonesia
"Seharusnya semua pihak dapat bersikap secara arif dan bijaksana, apalagi angka penyebaran masih terus meningkat dan hendaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain," pungkasnya.***
