Network
JURNAL GAYA - Di tengah keriuhan blusukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.
Data yang dimaksud meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran.
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 pada 2021.
KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos yang skemanya sudah diubah, dari sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Sudah Tak Berlaku, Maklumat Kapolri Dicabut!
“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Ipi dalam keterangan persnya, Selasa 5 Januari 2021.
Meski demikian, KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan
Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos. “Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan,” kata Ipi.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Maju Lagi di Pilpres 2024? Jimly Asshiddiqie: Ini Ide Kreatif
Mengenai kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cocok dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.
Hasil pencocokan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak terhubung.
Di sisi lain, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.
Baca Juga: Roy Marten: Nikahlah dengan Perempuan yang Ketika Ada Masalah Lari ke Tuhan, Bukan ke Lelaki Lain
“Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal,” kata Ipi.
Ia menyatakan, KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pencocokan yang dilakukan di internal Kemensos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako atau BPNT.
“Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa,” papar Ipi.
Demi memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong kecocokan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Sebut Indonesia Seharusnya Bisa Meniru China
KPK juga merekomendasikan Bu Risma dan jajarannya memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.
“Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos,” kata Ipi.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) di hari pertama menjabat langsung meninjau kondisi tempat tinggal warga di wilayah sekitar kantor Kementerian Sosial, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Salah satu yang ia kunjungi adalah kolong jembatan Pegangsaan.
Baca Juga: Tak Mau Ambil Pusing dengan Nama, Polisi Tetap Bakal Bubarkan Kegiatan Front Persaudaraan Islam
Aksi blusukan Risma tak berhenti sampai di situ, ia beberapa kali kerap melakukan blusukan dan mengajak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mau dipindahkan ke panti rehabilitasi sosial.
Terbaru, pada Senin 4 Januari, dalam blusukannya ke wilayah Thamrin, Jakarta Pusat, Risma menemukan gelandangan yang langsung diajak ke rumah penampungan.***
