Network
JURNAL GAYA - Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang disorot pemerintahan pusat untuk evaluasi perkembangan pelaksanaan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pelaksanaan PPKM sendiri dilaksanakan dari mulai tanggal 11-25 Januari 2021, selama dua minggu penuh dilakukan berbagai pembatasan.
Tepat hari ini tanggal 18 Januari 2020, PPKM yang di Jawa Barat dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional, sudah berjalan selama sepekan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, tren kepatuhan warga Jabar untuk memakai masker dan menjaga jarak meningkat.
"Dari rata-rata sebelum PPKM itu (persentase) 50-an persen, sekarang memakai masker naik ke angka 70 persen dan menjaga jarak 60 persen," kata Ridwan Kamil menjelaskan evaluasinya kepada media massa.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Status Zona Merah di Jabar Meluas hingga 6 Kabupaten-Kota, Kab Bandung dan KBB Merah!
Sebanyak 20 daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau di Jabar disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional sejak Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari mendatang.
Ke-20 daerah yang melaksanakan PSBB Proporsional yakni Kabupaten Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Karawang, Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Majalengka, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Bogor, serta Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.
Menurut data dari Satgas Covid-19, Rinciannya pelaksanaan yang dimulai 11 Januari 2021, tingkat kepatuhan memakai masker adalah 50,88 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 60,37 persen per 13 Januari 2021 dan meningkat hingga 71,83 persen per 15 Januari 2021.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sebut Kabupaten Tasikmalaya Paling Tak Patuh Protokol Kesehatan: Dilhat dari Pola 3M
Kepatuhan menjaga jarak pada 11 Januari 2021 sebesar 41 persen. Angka meningkat menjadi 47,63 persen per 13 Januari 2021 dan meningkat hingga 65,49 persen per 15 Januari 2021.
"Untuk PPKM sudah dievaluasi oleh Pak Luhut (Menko Marves RI), Jabar diapresiasi untuk peningkatan kedisiplinan, termasuk terbaik di Jawa-Bali. Itu berkat kerja Pak Kapolda (Jabar) dan Pak Pangdam (III/Siliwangi) maka sekarang (kepatuhan) naik," ucap Kang Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung.
Berdasarkan wilayah per 15 Januari 2021, tiga daerah dengan kepatuhan memakai masker terbaik adalah: 1. Kota Bekasi; 2. Kota Bandung; dan 3. Kota Cimahi. Sementara kepatuhan memakai masker terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya (tidak termasuk 20 daerah PPKM), Kota Tasikmalaya, dan Kab. Pangandaran.
Baca Juga: PLAK! Pa Surya Usir Aldebaran Tak Boleh Bertemu Andin Sinopsis Ikatan Cinta Selasa 19 Januari 2021
Menurut data yang terkumpul dari Satgas Covid-19 Jawa Barat, untuk kepatuhan menjaga jarak, tiga daerah terbaik yakni: 1. Kota Bekasi; 2. Kab. Majalengka; dan 3. Kab. Bandung Barat. Sementara kepatuhan menjaga jarak terendah adalah Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Garut.
"Daerah yang paling patuh masyarakatnya memakai masker adalah Kota Bekasi, saya ucapkan terima kasih. Yang bisa menjaga jarak jatuh kepada Kota Bekasi. Kota Bekasi jadi dinilai paling disiplin di Jabar. Walau belum sempurna, tapi paling disiplin," kata Kang Emil menjelaskan.
"Jadi kepada yang sudah patuh tolong dipertahankan. Yang tidak patuh, saya titip ke kepala daerah untuk terus mengedukasi masyarakatnya," tambahnya.
Baca Juga: 9 Kuliner Terlezat di Bandung 2021, Rasa Paling Nampol dan Melegenda
Kang Emil menegaskan, evaluasi kinerja PPKM alias PSBB Proporsional di Jabar berdasarkan data real time atau aktual. Di saat bersamaan, hingga kini Kang Emil berujar bahwa pihaknya masih berhadapan dengan kendala penumpukan laporan kasus harian.
"Karena di Jabar, data lama masih tercampur. (Contohnya) pada Jumat (15/1/21), dari 3.095 kasus, 2.224-nya kasus lama," kata Kang Emil.
"Ini masih terus kita perbaiki, termasuk analisis PPKM. Kita akan analisis sendiri menggunakan data yang real time, bukan data yang tercampur dengan data lama. Sedang dikomunikasikan (cara evaluasinya) via Pak Sekda, mana yang masa lalu, mana yang real time PPKM. Kalau menganalisa PPKM pada data lama 'kan tidak fair," ujarnya.***
