Boy mengatakan, pihaknya pun sedang mengusahakan, mencoba mencari bantuan dari pemerintah pusat melalui program pembangunan rumah sehat dan aman.
"Nah hanya memang persyaratannya lebih ketat daripada Rutilahu, ada 9 syarat yang paling berat, yaitu yang paling berat adalah syarat mengenai status hukum tanah," katanya.
Secara prinsip, kata dia, Dinas Perumahan Permukiman akan melaksanakan tugas dari Gubernur pasca kedaruratan selesai. "Jadi kami masuk pada periode pemulihan lah. Alokasinya masih di anggarankan tahun ini, Insya Allah jadi yang pertama kita akan mengalokasikan rutilahu reguler menjadi rutilahu bencana kurang lebih 110," paparnya.
Selain itu, kata dia, yang kedua pihaknya juga akan mencari alternatif lain yang dapat mempercepat ketersediaan hunian bagi korban bencana di Jawa Barat. Prorgram ini, tidak hanya di Bekasi.
"Jadi kami itu itu kan ada bencana banjir ada bencana kemarin yang di Cimanggung, terus ada pergerakan tanah di Sukabumi dengan Kuningan. Nah kami sedang mencari skema seperti apa bantuan yang kita berikan," katanya.
Nantinya, kata dia, ada verifikasi dulu dilihat situasi rumah korban-korbannya seperti apa. Karena misalnya, yang di Cimanggung huniannya belum selesai jadi ditampung dulu di apartemen transit.
"Ya kurang lebih sekitar di 16 unit yang kita gunakan untuk penampungan korban di Cimanggung di Rancaekek. Intinya kita menggunakan 16 unit karena satu unitnya hanya mampu dihuni oleh 4 orang dengan anak-anak," katanya.
Tetapi, kata dia, korban itu ada yang anaknya yang sudah besar. Jadi mungkin ada ibu, bapak sama anak bungsunya satu kamar terus. Kemudian, yang anak-anak di atas 12 tahun dengan kakaknya jadi satu kamar.
"Untuk tahap pertama 110 tadi dialokasikan. Kalau untuk Rutilahu anggarannya Rp 17,5 juta, dan 16,5 untuk itu untuk fisiknya," katanya.
Network
