Network
JURNALGAYA--- Sebanyak 4 juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp600.000 dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi, program subsidi gaji tersebut kewenangannya langsung antara pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya, hanya turut membantu dari sisi koordinasi dan pemantauan.
“Kalau dari angka kepesertaan aktif ada sekitar 4 juta yang mendapat subsidi gaji, tapi data riilnya terus kami koordinasikan dengan BPJS,” ujar Taufik di Bandung, Kamis (27/8).
Taufik mengatakan, angka 4 juta itu merupakan kepesertaan aktif. Namun yang baru memperbaharui data nomor rekening baru separuhnya.
Taufik mengaku, dalam monitoring yang dilakukan Disnaker bersama BPJS, ada salah satu kendala dalam pendataan pekerja yang berhak yakni ada seperempat perusahaan di Jawa Barat yang berkantor pusat di Jakarta.
“Dari 4 juta, artinya ada 1 juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus saya monitor,” katanya.
Taufik memastikan sesuai undang-undang program apresiasi pemerintah pada pekerja ini dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Program ini, berbeda dengan bantuan sosial atau hibah.
“Kami yang memiliki unit pengawas di daerah turut mensosialisasikan ke perusahaan untuk mendaftarkan para pegawai yang berhak ikut program ini,” katanya.
Taufik optimistis, urusan pendataan dan verifikasi pekerja yang mendapatkan hak ini tidak akan ada persoalan mengingat data sudah dimiliki pihak BPJS Ketenagakerjaan. Karena, hak yang bisa diterima pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta ini sudah sepatutnya diapresiasi.
“Subsidi gaji ini juga akan ditransfer langsung ke rekening pekerja,” katanya. Qiya Ameena***
