Network
JURNALGAYA - Bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum mendapatkan bantuan presiden (Banpres) produktif atau bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta, masih bisa mendaftar.
Sebab dari 12 juta pelaku UMKM yang ditargetkan baru sebagiannya yang sudah mendapatkan bantuan.
"Hingga (akhir) Agustus sudah 50 persen yang sudah tersalurkan," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam rilisnya.
Baca Juga: Data Calon Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap III Disetorkan Pekan Ini
Pada tahap pertama beberapa waktu lalu, pihaknya menyasar 9,1 juta pelaku UMKM yang pencairannya akan selesai September 2020.
Dana hibah tersebut akan diserahkan kepada 12 juta pelaku UMKM untuk membantu mereka terus tumbuh dan bertahan di masa sulit akibat pandemi Covid-19.
Namun tidak semua pelaku usaha mikro mendapatkan BLT Rp2,4 juta. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yakni pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbakable).
Kemudian pelaku merupakan WNI, memiliki NIK, usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Lalu bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri ataupun pegawai BUMN/BUMD.
Kementerian KUKM juga merilis e-form untuk melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak Covid-19. Pelaku UMKM diminta mengisinya dengan kondisi usahanya yang lebih spesifik.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Berlanjut pada Kuartal Pertama 2021
Hal tersebut akan membantu proses verifikasi. Jika dinilai layak, BLT Rp 2,4 juta akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
Untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi situs Kementerian KUKM atau ke Dinas KUKM di daerah setempat.
Teten menambahkan, pandemi membawa dampak besar bagi UMKM dari sisi pembiayaan, hingga turunnya permintaan.
Untuk itu, pihaknya bersinergi dengan kementerian lain, menyusun program agar UMKM bisa bangkit, mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi pajak, dan dalam waktu dekat, juga Bantuan Presiden Produktif bagi usaha mikro yang belum bankable.
“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020, ada alokasi sekitar Rp307 triliun; ini yang penting untuk dioptimalkan dari belanja kementerian/lembaga,” tutur Teten dalam rilisnya.***
