Network
Jumlah yang mendaftar gelombang 9 kemarin mencapai sekitar 5,9 juta, sedangkan yang kami terima sekitar 800 ribu peserta," ujar Henki Sihombing.
Iajuga mengingatkan, program ini juga tidak berlaku untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat, aparatur sipil negara, TNI, polisi, kepala desa beserta perangkatnya, dan direksi hingga dewan pengawas BUMN atau BUMD.
"Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, pemerintah menetapkan golongan yang tidak berhak mendapatkan Kartu Prakerja. Jadi kalau terbukti ada dari mereka yang mendaftar, dipastikan tak akan lolos" ungkapnya.
Baca Juga: Dampak Banjir Bandang Sukabumi: 30 Rumah Terbawa Arus, Ratusan Warga Mengungsi
Selainitu, Kartu Prakerja juga tidak berlaku untuk mereka yang sudah menerima bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) atau bantuan upah gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Lebih lanjut Henki menerangkan, para peserta yang sudah dinyatakan lolos namun belum menerima insentif di rekening di e-wallet masing-masing, pihaknya berjanji akan menyelesaikannya hingga akhir tahun 2020.
"Meskipun menjadi batch akhir, kami akan tetap menyelesaikan penyaluran insentif itu hingga akhir tahun. Kami juga meminta para peserta untuk mengalokasikan dana pelatihan Rp juta itu ke berbagai platform pelatihan digital supaya meningkatkan kemampuan di masa pandemi," jelas Henki.
Baca Juga: Insiden ENHYPEN : Buntut Chaos Sasaeng di Bandara, BELIFT Larang Penggemar Lakukan Ini
BerikutCara Mendaftar Prakerja:
