Network
JURNALGAYA---Kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB, berbuntut panjang. Ketua Umum (Ketum) Lembaga, Pemantau Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono kembali meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sebab menurutnya, Anies telah mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Gubenur DKI Jakarta sudah jelas jelas melakukan mbalelo pada presiden Joko Widodo dan membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat dan hanya Anies Baswedan yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia," katanya dikutip dari rri.co.id, oleh Jurnalgaya, Kamis 1 Oktober 2020.
Jika tidak segera dinonaktifkan, Arief khawatir langkah Anies bakalan ditiru oleh kepala daerah lain.
Baca Juga: Menag Fachrul Razi Senang Sembuh Setelah 10 Hari Dirawat Diisolasi
"Kalau Presiden tidak mengambil tindakan untuk menonaktifkan segera Anies Baswedan, ini akan membuat kepala kepala daerah lainnya akan melakukan mbalelo pada presiden, dan ke depan bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka mbalelo, tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya," katanya.
Sebelumnya, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.
Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial akan beroperasi.
Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Putri untuk Pangeran Kamis 1 Oktober 2020, Putri dan Pangeran Hilang di Hutan
Anies bahkan mengklaim bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
Terkait itu, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memandang pembatasan sosial skala mikro lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19, ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.
Menanggapi keputusan Anies itu, tiga orang menteri di kabinet Jokowi bahkan mengeluarkan kritik keras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalkan sempat menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto sempat memperingatkan Anies tentang dampak PSBB DKI Jakarta. Sebab menurut dia, pemberlakuan PSBB berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang karena peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional sangatlah sentral.
Tidak mau kalah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat PSBB ketat di Jakarta. Kondisi tersebut akan semakin parah jika daerah lain meniru langkah Anies.
Setelah menteri banyak yang buka suara terkait pemberlakuan PSBB, pihak Istana kembali buka suara. Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian sempat mengingatkan Anies untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Baca Juga: Sembuh Dari Corona Menag Masih Istirahat Total
Imbauan itu dijawab Anies dengan langsung berkoordinasi dengan pusat, salah satunya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk membahas PSBB Jakarta. Akhir, PSBB pun dilakukan.
Belakangan, Jokowi menyebut bahwa mini lockdown, atau karantina wilayah terbatas lebih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif," katanya sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin 28 September 2020.
