Network
JURNALGAYA - Pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo ramai diperbincangkan. Ia menyebut jangan sok-sokan me-lockdown wilayah dalam penanggulan Covid-19.
Dikutip dari RRI, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio merasa aneh dengan pernyataan tersebut.
Sebab pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta atas perintah Jokowi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Diwarnai Drama Kartu Merah, Lazio vs Inter Milan Berakhir Imbang
"Kalau PSBB itu kan bukan kebijakan Anies itu kebijakan dia (Jokowi), ingat ga pas rapat kabinet hari Selasa tanggal 14 September, dia bilang bahwa kesehatan penting, yang nyuruh Anies itu Jokowi bukan Anies sendiri mana ada kepala daerah berani tanpa persetujuan presiden, itu kan disuruh presiden," kata Agus Pambagio kepada RRI.co.id, Minggu 4 Oktober 2020.
Dirinya juga menilai kebijakan PSBB di DKI Jakarta saat ini kurang efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Sebab 25 persen pekerja masih boleh ngantor dan tidak ada sanksi.
"(PSBB) juga hanya di Jakarta, sementara di Jakarta hanya 7 Juta dari Tangerang, belum dari Jabar terus yang di PSBB hanya DKI ya bocor lah," tegasnya.
Baca Juga: Viral Video Orang Tua Mahasiswa Ngamuk di Medsos, Pihak Unikom Masih Bungkam, Kapan Klarifikasinya?
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menangapi peryataan Presiden Jokowi yang menyinggung agar tidak sok-sokan me-lockdown wilayah dalam penanggulanagan Covid-19.
Ia melihat, pesan itu tidak secara langsung menyinggung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hanya saja, pesan itu dapat menyentil Anies.
Sebab, Anies saat ini tengah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat, untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.
"Tidak khusus ke Anies, tapi nyentil sih iya, nggak usah sok-sokan," tutur dia.
Baca Juga: Seperti Habis Energi, Leicester Tumbang 0 - 3 dari West Ham
Ia mengatakan, mengenai pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) yang disampaikan Jokowi, tepat jika diterapkan di Jakarta.
"Saya kira sangat pas kalau diterapkan di Jakarta. Sebab Pemprov jauh lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan di situ juga akan terbangun keterlibatan secara aktif masyarakat," katanya.
Pesan Jokowi itu, kata ia, harus menjadi perhatian khusus untuk para kepala daerah agar 'jangan sok-sokan' melockdown dalam penanggulangan Covid-19.
Baca Juga: Makna Lagu Genjer-genjer dalam Film G30S PKI: Kritik Sosial dan Sindiran pada Penguasa
"Kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 menjadi prioritas utama, namun tidak boleh mengabaikan ekonomi," ucap Gembong.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyampaikan pesan tegas terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Jokowi meminta agar tidak sok-sokan me-lockdown wilayah.***
