Network
JURNALGAYA----Pemerintah Provinsi Jawa Barat memundurkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Provinsi Jabar tahap keempat untuk delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020. Pemerintah, akan menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 500.000/KK tersebut usai pesta rakyat tersebut tuntas di kedelapan daerah tersebut.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pemunduran pembagian Bansos tersebut untuk delapan wilayah tersebut untuk menghindari potensi pemanfaatan momentum di masa Pilkada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Kekhawatiran dari masyarakat terus kita sampaikan terkait Pilkada. Jadi Pilkada ini sangat rawan memang sehingga kami memutuskan pembagian Bansos tadi disepakati akan diatur ditunda dengan cara yang baik di daerah-daerah yang sedang melaksanakan Pilkada agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial,"ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam jumpa pers evaluasi mingguan penanggulangan Covid-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 5 Oktober 2020.
Pada dasarnya, kata dia, saat ini pemerintah masih memiliki kewajiban menyalurkan dua kali lagi Bansos provinsi. Untuk tahap ketiga saat ini tengah dalam proses yang terdiri dari bantuan Tunas sebesar Rp 150.000 dan Rp 350.000 bantuan nonton tunai.
"Yang ke-4 yang full 100 persen tunai yang memang diagendakan kurang lebih di awal Desember jadi tetap sebenarnya sesuai jadwal cuman timing-nya setelah hari pencoblosan kira-kira begitu," katanya.
Emil mengatakan, penyaluran Bansos tahap tiga akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Oktober ini. Kemudian dua bulan lagi full tunai.
"Nah yang keempat ini kebetulan bertepatan dengan minggu-minggu pencoblosan itu kita tunda untuk menghindari politik atau pemanfaatan citra atau apapun yang dikaitkan dengan bansos," katanya.
Perlu diketahui, delapan kota kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 ini yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Karawang, Depok, Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Bansos Pemprov sendiri, telah dimulai sejak pertengahan April 2020, kemudian pada Agustus 2020 untuk tahap kedua dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,39 juta KK.
