Puan Maharani Tunjukkan Empati Pada Kaum Buruh: Ini Untuk Kepentingan Rakyat Indonesia

Mereka menolak UU Cipta Kerja yang disahkan secara terburu-buru tersebut. Sebab ada banyak hal yang dinilai merugikan buruh.

Demo di berbagai daerah tersebut berakhir ricuh. Diprediksi, akibat aksi tersebut fasilitas publik yang dirusak ada kerugian hingga miliaran rupiah.

Pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan #mositidakpercaya saat demo tolak Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja.

Menanggapi itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Dikutip dari RRI, Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8 Oktober 2020.

Baca Juga: Megawati Mulai Gusar Amati Gelombang Demo, PDIP Diminta Waspada

Puan menegaskan, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

“DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ungkap Puan.