Jurnal Gaya - Polemik pengadaan vaksin masih belum berhenti. Rakyat mengharapkan vaksin diberikan secara gratis.
Presiden Jokowi dalam akun Twitternya menyatakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lalu tiba-tiba muncul lagi pernyataan dari pemerinta kalau vaksin gratis hanya bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan aktif.
Polemik ini akan terus bergulir sampai saatnya tiba, pembagian vaksin dilakukan.
Baca Juga: JADWAL ACARA TV Indosiar, Jumat 18 Desember 2020, Ada Pop Academy Jangan Ketinggalan
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar menilai langkah pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 merupakan bukti kehadiran negara dan pelaksanaan perintah konstitusi.
"Sekali lagi, menggratiskan vaksin buat rakyat ini adalah sebagai bukti kehadiran negara, representasi tanggung jawab pemerintah serta merupakan amanah dari perintah konstitusi kita," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat18 Desember 2020 seperti dikutip dari ANTARA.
Sebagai anggota DPR RI, Marwan mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Bank Dunia Sebut Ekonomi Indonesia 2020 -2,2 Persen, Andi Arief: Jangan Memprediksi Muluk-muluk
Dia mengatakan, dirinya sebagai wakil rakyat sebelumnya juga telah mengingatkan perlunya vaksin Covid-19 agar digratiskan, terutama bagi rakyat yang kurang mampu.
"Dua bulan yang lalu atau tepatnya awal Oktober 2020, saya telah beberapa kali mengingatkan betapa sangat pentingnya mulai dari tes cepat sampai vaksin Covid-19 diprioritaskan gratis buat warga masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.
Marwan sudah menyampaikan persoalan itu pada kesempatan rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR dengan para Dirut PT Kimia Farma, Biofarma, Indofarma, dan Phapros (5/10).
Baca Juga: Jakarta Hari Ini Cerah Berawan di Pagi Hari, Waspada Potensi Hujan Angin di Siang dan Sorenya
Marwan juga mengingatkan hal aspek keamanan dari pemakaian vaksin terutama dari sisi ilmiah seperti harus telah melalui uji klinis tahap ketiga.
"Meskipun boleh jadi vaksin seperti telah ditunggu masyarakat dan pemerintah meyakininya sebagai semacam senjata pamungkas buat memutus mata rantai virus di masa pandemi," katanya.
Selanjutnya menurut dia, terkait masalah transparansi data, mulai dari berapa banyak ketersediaan vaksin, bagaimana mekanisme dan distribusinya hingga siapa pemakai yang mendapat prioritas pemberian, semua itu harus dijelaskan pemerintah.
Politisi PKB itu juga menyarankan, demi kelancaran atau suksesnya vaksinasi Covid-19, arah dan arus komunikasi atau informasi dari pemerintah ke publik harus jelas dan benar agar kesimpangsiuran informasi dan kebingungan publik bisa dihindari seoptimal mungkin.***