JURNAL GAYA - Budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.
Meski Presiden Jokowi sudah menyatakan tak berminat untuk menjabar presiden di 2024, menurut Cak Nun hal itu masih mungkin saja jikalau hal tersebut disepakati dan nilai merupakan solusi terbaik.
“Kalau memang itu dinilai dan disepakati itu yang terbaik, jangan hanya tiga periode, lima periode. ya seumur hidup,” ujar Cak Nun, melalui video di kanal YouTube Caknuncom dengan judul “Presiden Seumur Hidup: Cak Nun”.
Ia menilai jika Indonesia mau mencontoh Swiss yang presidennya digilir setiap tahun pun bukan masalah besar.
“Kalau mau seperti Swiss, punya lima presiden yang digilir setiap tahun. itu juga tidak buruk,” katanya.
Kemudian dalam video tersebut, Cak Nun ditanyai oleh salah seorang yang ada dalam video tersebut mengenai tanggapan Cak Nun.
Baca Juga: Yakini Prabowo Subianto The Next President, Partai Gerindra Yakin Menang di Pemilu 2024
“Jadi simbah setuju Jokowi tiga periode atau seumur hidup?” tanya penanya.
Cak Nun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa yang di mana pendapatnya juga takkan didengar orang.
“Lah yang nanya ini siapa. Indonesia tak pernah tanya sama saya kok. Kalo yang nanya Indonesia bisa saya jawab, tapi kalo anda, kamu, anak-anakkku yang nanya, lha emang jawaban ku akan berakibat apa? Kan juga tidak didengarkan siapapun juga,” jawabnya.
Ia menilai bahwa tak penting masalah dirinya setuju atau tidak setuju.
Cak Nun mengatakan bahwa jika rakyat Indonesia mau Jokowi dan disepakati maka tak masalah.
“Jadi tidak penting saya setuju tidak setuju Jokowi 5 periode, 3 periode. seumur hidup. Yang penting Jokowi dan rakyat Indonesia. Saya kan bukan bagian signifikan di situ,” terangnya.
Baca Juga: Gempa Guncang Sumatera Utara dan Halmahera Sore Ini
“Apakah pengangkatan presiden seumur hidup tidak melanggar UUD 45 atau konstitusi nasional kita?” pertanyaan kembali terlontarkan untuk Cak Nun.
Cak Nun berpendapat bahwa UUD 45 bukan Al-Quran ciptaan Allah SWT, konstitusi juga bukan syariat Islam yang berasal dari Allah dan Rasulullah.
Oleh karena itu Cak Nun merasa bahwa tak masalah jika UUD 45 diubah.
“UUD 45, konstitusi dan peraturan apapun bikinan manusia. Jadi manusia berhak, boleh dan kapan saja mengubahnya, Menambah, mengurangi, menggeser, mencabut, atau bikin baru boleh-boleh saja,”
Cak Nun melontarkan sindirannya yang mengatakan bahwa di Indonesia, manusia lebih berkuasa daripada Tuhan.
Baca Juga: Bedakan dengan Gibran Rakabuming, Politisi PDIP: Mbak Puan Itu Sudah Sangat Lama
Makanya, Cak Nun menilai bahwa tak menutup kemungkinan jika perubahan konstitusi itu terjadi
“Terserah manusia, karena manusia lebih berkuasa dari Tuhan di Indonesia,” sindir Cak Nun.***