JURNAL GAYA - Pasca dimasukkannya KKB sebagai organisasi terorisme karena menyebarkan teror dan ketakutan di Papua, Pemerintah Pusat mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Papua.
Pengiriman pasukan TNI dan Polri untuk menghentikan kegiatan dan aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.
Upaya diplomasi melalui jalur perundingan sudah dimulai sejak Zaman Presiden B.J Habibie dengan menghapuskan status DOM (Daerah Operasi Militer) dan beranjak menuju meja perundingan.
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, pemerintah harus berusaha menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil Papua oleh KKB bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas.
"Negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak oleh KKB dan kelompok pelaku teror lainnya," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 8 Mei 2021.
Bamsoet memiliki alasan kuat saat membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua. Berbagai rentetetan serangan aksi teror tidak berperikemanusiaan dari KKB telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri.
Baca Juga: Mengejutkan! Sri Mulyani Bakal Naikkan PPN Lebih dari 10 Persen, Hipmi: Ini Nantinya Langgar UU PPN
Beebrapa contoh tindakan teror yang dilakukan KKB yakni membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah, dan merusak properti warga.
"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" tanya Bamsoet.
Politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan kalau penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua merupakan langkah inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.
"Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua," tegasnya kepada media.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Online Kabupaten Subang Sabtu, 8 Mei 2021
Menurut catatan sejarah, Bamsoet mengatakan kalau upaya diskusi dan diplomasi mengenai persoalan di Papua telah dimulai pada awal Pemerintah Indonesia dipegang Presiden BJ Habibie (1998-1999).
Melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, Presiden Habibie meminta maaf pada rakyat Papua dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi.
Saat peralihan pemerintah berganti ke Presiden Abdurrhaman Wahid atau Gus Dur, Pendekatan damai tetap dilanjutkan Gus Dur pada 1999.
"Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora," kata Bamsoet.
Baca Juga: Mamah Farah Cari-cari Celah Kesalahan Nana, Simak Bocoran Buku Harian Seorang Istri 8 Mei 2021
Bamsoet juga menjelaskan kalau pendekatan damai dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dirintis pula oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), lanjut Bamsoet.
SBY melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.
Sebagai pembuktian niat baik pemerintahannya, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.
Baca Juga: Padukan Pashmina Merah Marun dengan Tunik Gray, Wika Salim Tampak Lebih Salihah
Begitu pun saat Presiden Joko Widodo berkuasa, pemerintahannya tetap memberikan perhatian khusus di Papua. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran agar daerah-daerah yang terisolasi bisa terhubung dengan dunia luar.
Bamsoet mengatakan kalau Presiden Jokowi banyak bersabar saat menghadapi 'kebengisan' KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Presiden Jokowi sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat.
Saat teror terus berlangsung, Bamsoet menegaskan negara tidak bisa berdiam diri saat pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB.
"Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror yang telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana," pungkas Bamsoet menegaskan.***