JURNAL GAYA - Rencana pemerintah memperpanjang program bantuan langsung tunai (BLT) bagi pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta hingga kuartal pertama 2021 harus direalisasikan. Pemerintah juga harus membenahi data penerima agar akurat.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, mengatakan, BLT harus diperpanjang untuk menjaga daya beli masyarakat yang terlanjur anjlok. Apalagi, menurut dia, pada 2021 belum tentu kondisi Indonesia sudah pulih.
"Indonesia belum tentu masuk zona hijau pada akhir tahun ini. Itu artinya, kondisi awal 2021 belum tentu lebih baik dari sekarang," katanya, dihubungi Jurnal Gaya, Selasa, 8 September 2020.
Baca Juga: Data Calon Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap III Disetorkan Pekan Ini
Bahkan, menurut dia, jika pandemi terus memburuk, jumlah pengangguran dan orang miskin dipastikan bertambah. Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sangat diperlukan.
"Opsi yang paling logis dari persoalan ini adalah pemerintah memperpanjang program BLT, termasuk bagi pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta," katanya.
BLT dari pemerintah, menurut dia, akan berdampak positif terhadap perekonomi, terlepas dari berapa besar dampaknya. Pasalnya, saat ini saja, dengan berbagai program BLT yang digulirkan, Indonesia mengalami deflasi dalam dua bulan terakhir.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap I dan II Telah Tersalurkan, Ini Daftar Provinsi Penerima di Indonesia
"Kenapa sampai deflasi? Karena daya beli melambat," katanya.
Hal yang harus diingat, menurut dia, adalah bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia sebagian besar disokong oleh konsumsi. Jika sektor konsumsi melambat, maka perekonomian Indonesia juga akan terganggu.
Itulah mengapa ia menilai, tanpa adanya BLT, sektor perekonomian akan memburuk. Pasalnya, berapa besar pun dunia usaha memproduksi barang dan jasa tidak akan mampu diserap pasar yang daya belinya lemah.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Berlanjut pada Kuartal Pertama 2021
Data Penerima BLT
Pada kesempatan itu, ia juga meminta agar pemerintah membenahi data penerima BLT. Pasalny, di lapangan masih ditemukan masalah terkait akurasi data penerima program tersebut.
"Data penerima BLT bagi pegawai yang gajinya di bawah 5 juta juga bermasalah. Ada sekitar 1 juta yang bermasalah," kata Acuviarta.
Akurasi data, menurut dia, sangat diperlukan untuk menjamin agar program teraebut bisa tepat sasaran, sehingga berdampak signifikan dalam membantu pemulihan ekonoki yang terdampak Covid-19.
Baca Juga: Soal BLT Rp600 Ribu, Banyak Data Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 juta Belum Masuk BPJS Ketenagakerjaan
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada 2021 mendatang.
BLT ini disalurkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau juga dikenal dengan BP Jamsostek. BLT ini juga dikenal di masyarakat sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BLT Jamsostek.***