JURNALGAYA - Belum lama ini, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membongkar kebobrokan Pertamina. Ia menceritakan tentang buruknya tata kelola BUMN tersebut.
Pria yang ingin disapa BTP ini mengatakan, ada berbagai masalah di Pertamina yang ditanganinya. Seperti jumlah gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang terus membengkak, hingga masalah penunjukan jajaran direksi dan komisaris.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, angkat bicara. Ucapan Ahok, bagi Pertamina, merupakan masukan guna perbaikan tata kelola Pertamina.
Baca Juga: Mengejutkan! Ahok Ungkap Rahasia Terburuk di Tubuh PT Pertamina
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriah seperti dikutip dari RRI, Rabu 16 September 2020.
Fajriyah menambahkan, apa yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan jajaran Direksi. Ini dilakukan agar perusahaan milik negara tersebut menjadi lebih cepat, lebih adaptif, dan kompetitif.
"Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," tambahnya.
Fajriah memastikan, hubungan antar Direksi dan Komisaris Utama Pertamina terus terjaga baik. Manajemen dan Komisaris senantiasa bekerja sama guna terus melakukan perbaikan Pertamina, dan mendukung program-program pemerintah.
Baca Juga: Jadi Duta Kuliner, Ridwan Kamil Ingatkan Ade Londok Berbahasa Lebih Sopan
"Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," jelasnya.
"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," tuturnya.
Sebelumnya, Ahok blak-blakan soal berbagai kebijakan direksi Pertamina. Menurutnya, bisnis Pertamina sering kali tidak masuk akal dalam kalkulasi bisnis.
Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar. Ia pun menyampaikan temuannya tentang ketidakefisienan Pertamina dalam pembangunan kilang minyak.
Selain itu, menurutnya banyak praktik tata kelola Pertamina yang sangat tidak efisien, salah satunya mengenai gaji.