Network
Menurutnya mengenai instruksi sanksi pencopotan itu sendiri, menurutnya sudah sangat keliru, lantaran kepala daerah saat ini dipilih langsung oleh rakyat sejak masa reformasi.
Adapun jika pemimpin daerah tersebut melakukan kesalahan dipastikannya juga ada mekanismenya. "Kalau ada kesalahan juga sudah diatur, jadi ini upaya untuk menghentikan langkah-langkah politik mereka yang bersikap oposisi ke pemerintah termasuk HRS di dalamnya," ungkap Fadli.
Instruksi Mendagri ini terbit menyusul arahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas beberapa waktu lalu. Kepala Negara meminta jajarannya mengambil tindakan tegas terkait disiplin protokol kesehatan.
Baca Juga: Novel Bamukmin : Bukan Dari Rakyat Kecil, Karangan Bunga Untuk Dudung Hanya Pencitraan!
Termasuk kepada Mendagri Tito Karnavian yang diminta berani menegur kepala daerah yang justru malah ikut berkerumun.
Pernyataan Jokowi itu sesaat setelah ramai peristiwa terkait kerumunan massa di berbagai tempat terkait kepulangan pimpinan FPI Habib Rizieq Shibab ke Tanah Air. ***
