Network
JURNAL GAYA – Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bisa memberikan sanksi berupa pencopotan kepala daerah dianggap anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, sebagai bentuk upaya resentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat.
Menurut dia, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tersebut bentuk kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan situasi COVID-19.
"Kami melihatnya ini sebagai bentuk upaya resentralisasi kekuasaan dengan menafsirkan seenaknya undang-undang itu dan dengan meresentralisasi dengan situasi COVID ini," ungkap Fadli Zon di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa 24 November 2020 yang mengangkat tema 'Bisakah Gubernur Dicopot?'.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra : Mendagri dan Presiden Tak Bisa Mencopot Gubernur DKI
Baca Juga: Jual Voucher 12x Lebih Banyak Selama 11.11, ShopeePay Berdayakan Bisnis Masyarakat
Ditambahkan Fadli, upaya resentralisasi ini serupa dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk menghadapi COVID-19.
Semua aturan itu ,dikatakannya, menarik kewenangan Pemda. "Ini instruksi menteri juga bernuansa demikian kata diberhentikan itu pakai bold ya, seperti yang saya download.
Ini seolah mengancam pemda bisa diberhentikan. Mendagri ini sangat keliru sekali," tegas Fadli.
Baca Juga: Margarito Ingatkan Tito Karnavian Tak Perlu Keluarkan Intruksi Pencopotan
Menurutnya mengenai instruksi sanksi pencopotan itu sendiri, menurutnya sudah sangat keliru, lantaran kepala daerah saat ini dipilih langsung oleh rakyat sejak masa reformasi.
Adapun jika pemimpin daerah tersebut melakukan kesalahan dipastikannya juga ada mekanismenya. "Kalau ada kesalahan juga sudah diatur, jadi ini upaya untuk menghentikan langkah-langkah politik mereka yang bersikap oposisi ke pemerintah termasuk HRS di dalamnya," ungkap Fadli.
Instruksi Mendagri ini terbit menyusul arahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas beberapa waktu lalu. Kepala Negara meminta jajarannya mengambil tindakan tegas terkait disiplin protokol kesehatan.
Baca Juga: Novel Bamukmin : Bukan Dari Rakyat Kecil, Karangan Bunga Untuk Dudung Hanya Pencitraan!
Termasuk kepada Mendagri Tito Karnavian yang diminta berani menegur kepala daerah yang justru malah ikut berkerumun.
Pernyataan Jokowi itu sesaat setelah ramai peristiwa terkait kerumunan massa di berbagai tempat terkait kepulangan pimpinan FPI Habib Rizieq Shibab ke Tanah Air. ***
