Network
Jurnal Gaya - Pemerhati kebijakan publik, Truus Rahadiansyah mengemukakan pendapatnya mengenai apakah bisa Mendagri, Tito Karnavian, mencopot kepala daerah.
Trubus yang berbicara dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa 24 November 2020 yang mengangkat tema 'Bisakah Gubernur Dicopot?'. Mengambil sudut pandang kebijakan publik sebagai bidang kajiannya,
Menurutnya ada asas Cantrario Actus yang dikenal dalam sistem hukum administrasi negara.
Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH
Makna dari asas ini menurutnya, kepala daerah bisa diberhentikan oleh pejabat di atasnya yang mengangkatnya atau melantiknya.
Sebagai contoh, gubernur bisa diberhentikan oleh menteri dalam negeri karena ia yang melantiknya. Begitupun bupati atau walikota bisa diberhentikan oleh gubernur yang melantiknya.
Prof DR Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara, membantah pendapat tersebut.
Baca Juga: Musibah Kabinet Jokowi, Trending Twitter Dipenuhi Berita Penangkapan Menteri KKP
Menurutnya, kepala daerah ditetapkan oleh KPU dan pengesahannya dilakukan oleh presiden atau melalui pelimpahan wewenang kepada menteri dalam negeri untuk melantik gubernur.
Dengan UU Otonomi Daerah sekarang, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Maka pemecatan pun dilakukan oleh rakyat meskipun tidak secara langsung, yaitu melalui pengajuan mekanisme wakil rakyat di DPRD.
Hasil dari DPRD lalu diajukan ke Mahkamah Agung untuk ditanjau secara hukum dan dibuatkan keputusannya.
Baca Juga: Edhy Ditangkap, Jagad Twitter Ramai Foto Susi Ngopi Sambil Ngudud
Intinya, menurut Yusril, Menteri Dalam Negeri tidak bisa langsung memecat gubernur seluruh Indonesia. Harus melalui mekanisme yang sudah diatur perundang-undangan yaitu melalui rakyat itu sendiri yang memilihnya.***
