Network
"Bagaimana cara mengatur keuangan negara dan kalau negara kekurangan uang apa yang akan dilakukan negara Bu?" tanya Kaisa, siswa SD Berkata Teker Al Biruni.
Baca Juga: Bahaya! Ketampanan Ethereal V BTS Mengganggu Semua Orang di Bom Bangtan
Sri Mulyani pun lantas menjawab serta menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah harus mengambil utang dari berbagai banyak pihak untuk menutupi selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara.
Pada APBN 2020, anggaran belanja negara sebesar Rp 2.738,4 triliun sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.699,1 triliun. Sejatinya, pendapatan negara akan digunakan memenuhi kebutuhan anggaran belanja, namun jika kondisinya tidak mencukupi maka pemerintah akan mengambil utang atau pembiayaan.
"Kalau kekurangan uang cari pembiayaan, atau bahasa populer utang, bahasa APBN pembiayaan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengambil pembiayaan atau utang tidak dilakukan begitu saja. Menurut dia, harus ada persetujuan dari Presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun, pengelolaan utang pun harus dilakukan secara hati-hati.
"Pilihannya, Menkeu bilang presiden, kabinet, DPR, APBN nggak dibikin sendiri, tapi dibikin rencana, disampaikan ke kabinet, dibahas presiden, menteri, wapres, dan seluruh menteri, nanti menteri bilang kebutuhannya masing-masing," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Waspada Gelombang Tinggi Sampai 4 Meter di Perairan Selatan Jawa, Lampung, Hingga Bali
Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNBP, dan juga hibah. Di tengah pandemi COVID-19, dia menyebut kebutuhan belanja negara meningkat drastis sehingga untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lainnya.
"Kalau tetap kurang, utang. Agar tidak menyusahkan cari utang yang baik," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani kebijakan penarikan utang atau pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja melainkan banyak negara sekalipun itu negara maju. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mana semua negara meningkatkan belanjanya untuk memutus rantai penyebaran dan memulihkan ekonominya.
