Network
JURNALGAYA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dibuat kesal. Rumah ibunya yang sudah sepuh tiba-tiba didemo.
Sebagai seorang anak, ia sangat menyesalkan demonstrasi di depan rumah ibunya di Madura tersebut. Hal itu pernah disampaikannya di akun Twitter pribadinya.
Hal serupa ia sampaikan dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas di channel YouTube Karni Ilyas Club.
Baca Juga: Gerah! Jubir PA 212 Serukan Gerakan Indonesia Menyatu, Haikal Hassan Klaim Sudah Banyak yang Gabung
Dalam video tersebut, Mahfud menceritakan, rumah tersebut dihuni empat orang. Yakni ibunya yang sudah sepuh berusia 90 tahun. Kemudian kakaknya yang berusia 70 tahun dan dua orang suster.
Dalam wawancaranya, Menkopolhukam menyampaikan alur terjadinya demonstrasi tersebut.
Ia menyebutkan, menurut kesaksian saksi mata dan pihak kepolisian, sebenarnya demonstrasi itu dilakukan di tempat terbuka.
Baca Juga: Pecundangi Arsenal 2-0, Tottenham Hotspur Kembali ke Puncak Klasemen Liga Inggris
Setelah massa melakukan demonstrasi di depan Polres, di daerah Lancor, massa pulang. Pada saat perjalanan pulang, massa melewati rumah kediaman ibu mahfud MD.
Setelah sampai di depan kediaman ibu Mahfud MD, salah satu orang yang menginstruksikan untuk melakukan demo di depan rumah Mahfud MD.
Dalam kesaksiannya, saat itu polisi langsung sigap untuk membubarkan massa demonstrasi.
Seperti diberitakan Jurnal Presisi dalam artikel Mahfud MD Angkat Bicara, Ternyata ini Skenario Negara yang Disiapkan untuk Habib Rizieq, Mahfud mengaku tidak mau melaporkan kepada polisi karena itu merupakan tugas polisi.
Baca Juga: 11 Menteri Era Reformasi yang Berakhir di Penjara karena Kasus Korupsi
"Saya tidak mau melaporkan ke polisi, itu berarti kan bukan delik aduan. Itu kan tugas polisi," Tegas mahfud MD.
Skenario Pemerintah dalam menanggapi Habib Rizieq
Menurut Mahfud MD, penyelesaian kasus Habib Rizieq harus diselesaikan secara persuasif. Hal ini dilakukan agar rakyat tidak takut kepada kepolisisan, dan tentara.
Ia menilai bahwa Indonesia ini merupakan negara demokratis, dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.
Baca Juga: Hujan Semalaman, BPBD Jakarta Keluarkan Peringatan Waspada Banjir
Mahfud juga menambahkan, negara jika akan menggunakan kekuatan negara, itu bisa saja terjadi. Akan tetapi negara belum menggunakan hal tersebut, hal ini yang membuat pemerintah dinilai gamang dalam menangani kasus HRS.
Presiden Joko Widodo juga diketahui, menginstruksikan untuk menjamin hak-hak hukum HRS. Oleh karena itu, pemerintah menangani kasus tersebut dengan persuasif.
“Sampai di bandara orang boleh jemput, dan tidak ada perusakan. Yang terjadi adalah adanya kerusakan. Antar sampai pulang, jangan diganggu. Kalau perhitungan Google dengan drone, yang hadir 13.621 orang, bukan 3 juta orang,” jelas Mahfud.
Dia juga menjelaskan saat ini, pemerintah terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak HRS guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Selain itu, Menkopolhukam juga menegaskan akan melakukan pergantian jika aparat dinilai tidak tegas dalam menangani suatu kasus pelanggaran.*** (Indah Nurlaeli/Jurnal Presisi)
