Network
JURNALGAYA - Teror mengerikan terjadi menjelang Pilkada Surabaya, 9 Desember 2020.
Sebuah bingkisan plastik merah berisi kepala kambing dengan kertas bertuliskan ancaman didapatkan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novli Bernado Thyssen.
Atas tindakan ini, DPD Partai Golkar Kota Surabaya mengutuk keras setiap potensi penggunaan kekuatan otot dan tindakan teror terhadap para pegiat demokrasi atau lembaga pemantau pemilu menjelang pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020.
Baca Juga: Perhatikan! Ini Tata Cara Nyoblos Pilkada 9 Desember 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
"Dinamika politik dalam kontestasi itu sebuah keniscayaan. Jika kritik konstruktif yang diberikan oleh lembaga pemantau pemilu harus berujung teror maka hal itu mengancam sistem demokrasi yang sudah menjadi konsensus pascaorde baru," kata Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni seperti dikutip Antara, Selasa 8 Desember 2020.
Diketahui Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novli Bernado Thyssen mendapat teror berupa bingkisan plastik merah yang berisi kepala kambing dengan kertas bertuliskan ancaman di teras rumahnya, Jalan Manukan, Surabaya pada Senin (7/12).
Adapun tulisan ancaman yang ada di kertas tersebut adalah "Kalau tidak mau seperti ini (merujuk pada kepala kambing). Jangan banyak bicara, Taman Harmoni 01".
Baca Juga: Anies Berbagi Pengalaman: Kena Covid-19 Jauh Tidak Nyaman Dibanding Pake Masker
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti tindakan teror tersebut secara serius, bukan semata mata karena laporan dan aduan Ketua KIPP Jatim, tapi tindakan cepat pihak kepolisian menyelidiki perkara tersebut hingga ke aktor intelektualnya.
"Ini merupakan bentuk penyelamatan terhadap kebebasan demokrasi yang pada masa lalu diraih dengan penuh perjuangan darah dan nyawa," ujar Toni panggilan akrab Arif Fathoni.
Toni mengatakan keluarga besar Partai Golkar mendoakan pegiat demokrasi dan lembaga pemantau Pemilu tetap semangat dan tidak patah arang dalam menyuarakan potensi penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah dalam pilkada.
Baca Juga: Cak Nun Trending Twitter: Rakyat Punya Salah Apa Kepadamu?
Ia berharap kejadian ini tidak menghentikan langkah dan semangat lembaga pemantau lain dalam menyuarakan ketidakadilan dan potensi kecurangan yang dilakukan oleh paslon pilkada yang memiliki relasi dan akses kekuasaan.
"Mari kita hadirkan pilkada yang teduh dan suka cita karena sejak awal Pak Mahfud Arifin (Cawali Surabaya Nomor Urut 02) meneguhkan niat bahwa pesta demokrasi harus menghadirkan kegembiraan kepada rakyat Surabaya," kata anggota DPRD Surabaya ini.
Selain itu, lanjut Toni, Machfud Arifin juga menganggap bahwa kontestasi hanyalah jalan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Untuk itu, kata dia, tidak boleh cara cara kekerasan dan tindakan teror dilakukan.
Baca Juga: Tik Tok dan Twitter Bersaing Berebut Pengaruh Netizen, Mana yang Lebih Efektif?
"Pak Mahfud Arifin menilai bahwa pilkada adalah sarana menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas. Beliau sudah selesai dengan hal dunia, harapan beliau cuman satu, bagaimana beliau bisa mengabdi kepada kota yang telah melahirkan beliau," katanya.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji.
Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI.
Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.***
