Network
JURNALGAYA - Muhammadiyah menyarankan agar rencana pemerintah untuk mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah dikaji secara matang karena saat ini masyarakat memerlukan suasana tenang.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti berharap sekarang jangan ada wacana yang bisa memunculkan kegaduhan. Masyarakat dinilai jenuh dengan kegaduhan selama ini terjadi.
“Kita sekarang memerlukan suasana yang tenang. Masyarakat lelah dan jenuh dengan berbagai kegaduhan,” ujar Mu'ti di Jakarta, Jumat 15 Desember 2020.
Pada kesempatan itu dia juga menghormati rencana menteri yang biasa disapa Gus Yaqut itu. "Itu wewenang Menag," katanya.
Baca Juga: Hari Natal Ini Pasien Covid-19 di Indonesia Tembus Angka 7.000 Orang, Angka Kematian Cetak Rekor
Sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Yaqut memberi klarifikasi agar kebijakan tersebut tak menimbulkan kesalahan persepsi.
“Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Menteri Agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tak salah paham. Perlu ada dialog, perlu ada klarifikasi. Jadi jangan disalahpahami dulu. Ada kecenderungan orang, belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu saya kira perlu didinginkan supaya tidak menjadi gejolak,” kata Waskjen PBNU Masduki Baidlowi, Jumat 25 Desember.
Masduki memahami maksud Yaqut yang ingin kelompok minoritas mendapatkan hak sebagai warga negara. Dia memahami atas perspektif perlindungan hak beribadah bagi kelompok minoritas yang ingin diafirmasi Yaqut.
Baca Juga: Peringati Bencana Tsunami Aceh, Syekh Ali Jaber Bakal Isi Tausyiah di Stadion Harapan Bangsa
