Network
JURNAL GAYA - Keriuhan Rapat antara komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya mengemuka saat Ribka Tjiptaning anggota DPR dari Fraksi-PDIP menolak dengan keras vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah.
Ribka bahkan bersedia membayar denda yang akan diterapkan pemerintah DKI Jakarta pada dirinya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Sampai rela menjual mobilnya bila perlu.
Pernyataan tersebut seolah kontradiktif dengan program Pemerintahan Jokowi yang mengkampanyekan vaksinasi. Keduanya, Jokowi dan Ribka sama-sama dari PDI Perjuangan.
Baca Juga: Tim DVI Kembali Mengungkap Identitas Dua Korban Pesawat Sriwijaya Air yang Kecelakaan
Menanggapi pernyataan Ribka, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mendukung program pemerintah dalam melakukan vaksinasi Covid-19.
Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, mengatakan, PDI Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
"PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah, termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," papar Hasto, Rabu, 13 Januari 2013 seperti dikutip dari ANTARA.
Hasto pun meluruskan pernyataan kadernya yang juga anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. Dia pun meminta agar melihat pernyataan Ribka secara utuh.
Baca Juga: Pengingat Buat Nakes! Belum Terima SMS Vaksinasi COVID-19, Segera Lapor
Menurut Hasto, apa yang diungkapkan Ribka Tjiptaning merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan, yang menegaskan pelayanan kesehatan harus mengedepankan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," jelas Hasto.
PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai, wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, sikap politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
