Network
JURNAL GAYA - Sebanyak 350 orang lebih di Myanmar ditangkap sejak berlangsungnya pemerintahan Aung San Suu Kyi dikudeta pihak militer.
PBB mengungkapkan dalam daftar orang yang ditahan tersebut terdapat pejabat pemerintahan, aktivis, hingga pendeta, dengan alasan yang mencurigakan.
Terkait kasus itu Deputi Komisi untuk Hak Asasi Manusia PBB, Nada al-Nashif menyebutkan sanksi yang diberikan pada Myanmar harus berfokus pada pemimpin kudeta dan bukan memperberat kondisi kelompok masyarakat yang rapuh.
Hal itu diungkapkannya saat berbicara di forum Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara.
Baca Juga: Kapal Meledak di Samarinda, Basarnas Temukan Tiga Jasad
Forum tersebut digelar atas permintaan Inggris dan negara Uni Eropa untuk mencari resolusi pembebasan pemimpin Myanmar Suu Kyi.
"Di hadapan dewan, kami merekomendasikan sikap paling tegas pada pejabat militer, agar mereka menghargai hasil pemilu, mengembalikan kedaulatan pada masyarakat sipil, dan segera membebaskan orang-orang yang ditangkap," ujarnya.
Sementara itu, penyelidik HAM PBB Thomas Andrews menyerukan agar anggota PBB menjatuhkan sanksi bilateral dan mengembargo seluruh perjanjian jual-beli senjata, menutup akses perjalanan, serta membawa isu ini ke Pengadilan Kejahatan Internasional sehingga junta militer tidak lagi mendapatkan bantuan.
Baca Juga: PPNBM Mobil Baru 0 Persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani Siapkan Kebijakannya
"Seluruh opsi-opsi ini harus dipertimbangkan," kata Andrew.
Ia juga mengungkapkan muncul bukti-bukti foto bahwa pasukan keamanan Myanmar menggunakan senjata melawan para demonstran.
"Hal ini melanggar hukum internasional," katanya.
Sementara itu, duta besar Myanmar untuk PBB, Myint Thu mengatakan Myanmar akan bekerja sama dengan PBB dan juga ASEAN untuk menegakkan perjanjian HAM internasional.
"Kami tidak ingin menghambat transisi demokratis di negara kami," kata Myint.***
