Network
JURNAL GAYA------Pemerintah pusat mewacanakan akan mengimpor beras. Hal itu, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, ia menolak kebijakan impor beras ini karena bisa menurunkan harga beras para petani yang saat ini sedang mengalami panen raya.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, petani di Jawa Barat saja sedang mengalami masa panen. Sehingga produksi gabah dan beras di provinsi ini diprediksi melimpah.
Namun, kata dia, impor beras dilakukan di saat petani alami panen, maka harga beras akan anjlok, dan itu merugikan mereka.
"Maka kami memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan sehubungan surplus panen (padi)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil ditemui di kantornya usai menggelar rapat dengan Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Jabar, Rabu 17 Maret 2021.
Baca Juga: GAWAT! Penikahan Anak Di Bawah Umur di Indonesia Melonjak Dua Kali Lipat Selama Pandemi Covid 19
Menurut Emil, mulai Januari 2021 hingga Maret 2021 panen masih terjadi di sejumlah daerah. Sehingga, stok beras dari yang sebelumnya dan yang akan dipanen diperkirakan mencapai 322 ribu ton.
Pemerintah pusat, kata dia, seharusnya bisa melihat potensi para petani lokal yang saat ini tengah alami panen raya. Dari pada membeli beras dari luar negeri lebih baik memaksimalkan produksi beras dari dalam negeri.
"Masa sudah beras banyak impor pula. Kalau posisinya sedang krisis beras saya kira masuk akal. Tapi ini kan sedang surplus. Jangan sampai kebijakan impora beras ini menghantam kesejahteraan petani," papar Emil.
Emil mengatakan, ia tidak mempermasalahkan jika pemerintah akan melakukan impor beras. Asal, langkah tersebut tidak merugikan petani.
