Network
JURNAL GAYA - Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan yang diperintahkan oleh militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021, untuk membangun kasus terhadap para pemimpinnya.
Lebih dari 180 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan yang berusaha menghancurkan gelombang demonstrasi sejak junta merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi," kata Nicholas Koumjian, kepala tim PBB yang berbasis di Jenewa, dalam sebuah pernyataan, Rabu, 17 Maret 2021.
Baca Juga: Modus Baru Pembobolan Mesin ATM di Kota Cirebon, Polisi Berhasil Membekuk Pelakunya
“Mereka bukanlah orang yang secara fisik melakukan kejahatan dan bahkan seringkali tidak hadir di lokasi dimana kejahatan tersebut dilakukan. Untuk membuktikan tanggung jawab mereka membutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan, dan bagaimana kebijakan ditetapkan," ujar Koumjian, menambahkan.
Orang-orang dengan informasi semacam itu harus menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman, ujar dia, merujuk pada aplikasi seperti Signal atau akun ProtonMail.
Pada Selasa, 16 Maret 2021, kantor hak asasi manusia PBB mengutuk penggunaan amunisi hidup terhadap para pengunjuk rasa.
"Mereka benar-benar tidak diperiksa dan semakin brutal setiap hari. Ini merupakan peningkatan kebrutalan yang diperhitungkan," kata seorang pejabat senior PBB, yang menolak disebutkan namanya, kepada Reuters, Rabu, 17 Maret 2021.
