Network
JURNAL GAYA-------Masyarakat banyak mengeluhkan penambangan pasir di kawasan Gunung Galunggung tepatnya di Leuweung Keusik Desa Padakembang Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra Dapil Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ali Rasyid, hal tersebut diketahui saat dirinya reses, banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ketakutan, penderitaan dan kekhawatiran dengan adanya aktivitas sebuah perusahaan yang sudah mendapatkan izin operasi untuk melakukan penambangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang tcrbit pada tahun 2019.
Menurutnya, perjuangan masyarakat begitu panjang, melakukan aksi besar-besaran sejak 2012 ke Pemkab Tasikmalaya. Bahkan, ribuan tanda tangan warga sebagai bentuk penolakan kegiatan tambang dan argumentasi-argumentasi ilmiah yang sudah disampaikan ternyata diabaikan begitu saja.
Baca Juga: Ridwan Kamil Lansung Serahkan LKPD Sendiri Tanpa Diwakilkan ke BPK Jabar, Bentuk Keseriusan?
"Penambangan di kawasan Gunung Galunggung harus dihentikan karena bisa menimbulkan dampak besar," ujar Ali kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Senin 29 Maret 2021.
Ali mengatakan, dampak yang akan ditimbulkan akibat tambang liar tersebut, pertama akan merusak ekosistem di kawasan tersebut. Rusaknya daerah resapan air yang akan mengundang banjir bandang dan longsor. Bahkan daerah Leuweung Keusik juga berfungsi sebagai tanggul alam penahan lahar letusan Galunggung, jika kawasan ini rusak maka bencana alam akibat letusan Galunggung bisa sangat besar.
"Lahar panas akan dengan mudah masuk ke kawasan permukiman warga," katanya.
Dampak kedua, hilangnya kearifan lokal yang merupakan cagar alam dan budaya di wilayah kaki Gunung Galunggung.
Baca Juga: Pasca 16 Siswa Krida Nusantara Terpapar Covid-19, Pemkot Bandung Tegaskan Cabut izin Tatap Muka
Ketiga, kata dia, berpotensi membuka akses untuk eksploitasi secara besar-besaran di lereng dan wilayah kaki Gunung Galunggung sehingga berpotensi juga menimbulkan bencana besar lainnya.
